Aparatur Pemerintah Harus Siap Dikritik

Kabar24.com, YOGYAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah siap menerima kritik dalam proses pengambilan kebijakan.

"Sepedas apapun namanya kritik. Kritik dengan penghinaan itu beda," kata Tjahjo saat memberikan pidato pengarahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional I Tahun 2018 di Yogyakarta, Selasa.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kritik biasa muncul dari DPRD. Hal itu tidak ada masalah dan harus diterima karena memang tugas DPRD memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah daerah.

"Di DPR RI ada saudara Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI yang terhormat. Kerjanya mengritik pemerintah terus, ya tidak ada masalah karena dia oposisi sehingga tugas yang benarpun dia kritik," kata dia.

Menurut dia, aparatur pemerintah di daerah harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan.

"Masyarakat juga banyak yang mengkritik, kita terima, sehingga teman-teman di daerah juga harus bisa menjelaskan program dengan baik dan mendetail," kata dia.

Kendati demikian, kata Tjahjo, aparatur pemerintah juga harus memahami perbedaan kritik dengan penghinaan. Jika mendapatkan penghinaan, maka wajib melakukan pembelaan karena telah menyangkut kehormatan dan harga diri.

Ia berharap aparatur pemerintah di berbagai tingkatan tidak takut membela diri jika mendapatkan penghinaan selama program dan kebijakan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

"Kita punya harga diri, kita punya kehormatan mulai Presiden sampai pegawai negeri sipil, jangan mau dihina, laporkan pada polisi," kata dia.

Ia juga berharap para PNS tidak tinggal diam dan ikut membela apabila mengetahui adanya penghinaan terhadap nama Presiden atau kepala daerah.

"Lha sekarang Presiden kita dihujat, dihina kok tidak ada PNS pun yang membela. Harusnya kan kita bela," kata Tjahjo.