Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Ahok Sudah Diperiksa Soal Dugaan Korupsi Pulau Reklamasi, Ini Kata Polisi

Pemeriksaan atas Ahok sendiri dilakukan di Rumah Tahanan Markas Komando (Rutan Mako) Brimob Mabes Polri Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, awal Februari 2018.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 26 Februari 2018  |  16:00 WIB
Ahok Sudah Diperiksa Soal Dugaan Korupsi Pulau Reklamasi, Ini Kata Polisi
Reklamasi Teluk Jakarta - Antara/Agus Suparto
Bagikan

Bisnis.com, Jakarta – Selain perkara penistaan agama dan perceraian, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pulau di perairan Teluk Jakarta.

Pemeriksaan terkait dengan kasus reklamasi ini dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya. “Ada sekitar 20 pertanyaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan, Senin, (26/2/2018).

Pemeriksaan atas Ahok sendiri dilakukan di Rumah Tahanan Markas Komando (Rutan Mako) Brimob Mabes Polri Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, awal Februari 2018.

Adi mengungkapkan penyidik mendalami keterangan Ahok untuk mengetahui dugaan maladministrasi atau tidak pada proyek reklamasi Teluk Jakarta itu.

Selain Ahok, polisi juga memeriksa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah untuk mengklarifikasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) lalu lintas terkait dengan proyek pembangunan reklamasi Pulau Teluk Jakarta.

Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menjelaskan persoalan sertifikasi pulau reklamasi itu.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa tiga saksi yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta, dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11/2017).

Anggota Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

Terkait dengan penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi ahok Nasib Reklamasi Teluk Jakarta

Sumber : Antara

Editor : M. Taufikul Basari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top