Bisnis.com, JAKARTA--Perusahaan pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk. meminta kreditur dengan jaminan atau separatis memaklumi skema pembayaran dengan jangka 15 tahun.
Kuasa hukum PT Intan Baruprana Finance Tbk Aji Wijaya dari kantor hukum Aji Wijaya & Co mengatakan skema tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
Selain itu, kreditur separatis diminta tidak membandingkan dengan skema pembayaran terhadap kreditur konkuren (tanpa jaminan) yang dirancang selama 5 tahun.
"Kami memohon agar kreditur separatis ikhlas dibayar lebih panjang jangka waktunya. Belum lagi, separatis kan masih memegang jaminan," ungkapnya dalam rapat kreditur, Rabu (7/2/2018).
Aji menambahkan kreditur konkuren merupakan pihak dengan piutang kecil dan modal terbatas. Artinya, konkuren secara finansial lebih tidak mampu dibandingkan dengan perbankan bermodal besar.
Oleh karena itu, pembayaran ke kreditur konkuren dipercepat jangka waktunya. Lagipula, IBFN juga meminta denda dan bunga dihapuskan sedangkan hal ini tidak berlaku untuk kreditur separatis.
Rapat kreditur seharusnya beragendakan voting atas proposal perdamaian. Namun voting harus diundur lantaran banyak bank yang belum bisa memberikan suara.
Hakim pengawas Kisworo berujar voting akan digelar pada Selasa, 13 Februari.
"Mengingat banyak yang belum bisa memberikan suara maka voting diundur, karena PKPU itu harus memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak," tutur dia.
