Bisnis.com, JAKARTA - Maladewa memberlakukan status keadaan darurat selama 15 hari di tengah panasnya konflik politik di negara kepulauan itu.
Pemerintah Maladewa Abdulla Yameen mendeklarasikan keadaan darurat, memerintahkan aparat keamanan untuk mengamankan Mahkamah Agung (MA), dan menahan seorang mantan presiden, Senin (5/2/2018).
Reuters melansir Selasa (6/2/2018), Yameen menolak putusan MA yang dikeluarkan pekan lalu. Putusan tersebut mencabut dakwaan terorisme terhadap sembilan tokoh oposisi, termasuk mantan presiden Mohamed Nasheed yang merupakan presiden pertama Maladewa yang dipilih secara demokratis.
Pengadilan memerintahkan para tokoh oposisi ini untuk dibebaskan, termasuk enam di antaranya yang ditahan di penjara utama Maladewa. Adapun Nasheed sekarang mengasingkan diri di Sri Lanka.
"Presiden terpaksa mendeklarasikan keadaan negara darurat karena adanya risiko terhadap keamanan nasional. Penerapan putusan MA tidak sejalan dengan upaya menjaga keamanan publik," papar pernyataan resmi kantor kepresidenan Maladewa.
Mantan jaksa agung Husnu Al Suood mengatakan keadaan darurat berarti aktivitas MA dibekukan dan tidak ada yang bertanggung jawab atas sistem peradilan.
"Saya baru saja berbicara dengan Hakim Agung dan dia mengungkapkan semua gerbang gedung MA dijaga militer. Dia ada di dalam dan siapapun tidak bisa masuk atau keluar," terangnya.
Pemimpin oposisi di parlemen, Eva Abdulla, menyatakan situasi ini adalah upaya menyingkirkan para pemimpin politik, parlemen, dan peradilan.
Situasi politik di negara Asia Selatan itu sudah mulai panas sejak Nasheed dipaksa mundur di tengah konflik politik pada 2012. Setahun kemudian, Yameen mengalahkan Nasheed dalam Pemilu Presiden.
Maladewa adalah negara kepulauan yang terdiri dari 26 atol terumbu karang dan 1.192 pulau. China, AS, dan India telah mengeluarkan peringatan untuk berhati-hati kepada warganya yang akan bepergian ke negara itu.
Keadaan darurat ini diberlakukan menjelang puncak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Pada 2016, pariwisata mendatangkan devisa senilai US$2,7 miliar atau sekitar Rp36,6 triliun untuk Maladewa, yang dikenal karena keindahan laut dan pantainya,
