Pemerintahan Trump Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Rusia

Amerika Serikat menambahkan sejumlah pejabat tinggi Rusia dan perusahaan energi ke dalam daftar sanksi pada Jumat (26/1/2018) terkait krisis Ukraina.
Nirmala Aninda | 27 Januari 2018 12:40 WIB
Menlu Rusia Sergei Ryabkov - Reuters

Kabar24.com, WASHINGTON - Amerika Serikat menambahkan sejumlah pejabat tinggi Rusia dan perusahaan energi ke dalam daftar sanksi pada Jumat (26/1/2018) terkait krisis Ukraina.

Sebelumya sanksi juga sudah diberikan kepada Rusia atas aneksasi Krimea dari Ukraina pada 2014 serta tuduhan atas Rusia yang mendukung kelompok separatis di Ukraina Timur.

Dilansir melalui Reuters, seorang perwakilan dari Kementerian Keuangan AS mengatakan pihaknya telah menambahkan 21 orang dan 9 perusahaan ke dalam daftar yang dijatuhi sanksi. Sebagian besar perusahaan yang dikenai sanksi bergerak di sektor energi, termasuk mereka yang terlibat pada kegiatan ditribusi turbin gas Siemens ke Krimea.

"Tindakan ini menggarisbawahi oposisi pemerintah AS terhadap pendudukan Rusia atas Krimea dan penolakan tegas untuk aneksisasi semenanjung Krimea," ujar perwakilan dari Kementerian Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.

Sanksi terkait Ukraina merupakan salah satu dari banyak sumber ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia, termasuk mengenai perang sipil Suriah dan kesepakatan nuklir Iran 2015.

Satu orang yang masuk dalam daftar tersebut adalah Wakil Menteri Energi Rusia Andrey Cherezov, yang juga mendapat sanksi dari Uni Eropa mengenai perannya dalam pengiriman turbin ke Krimea tahun lalu.

Sejumlah nama lainnya seperti Sergey Topor-Gilka, kepala perusahaan teknik Rusia Technopromexport, serta beberapa anak perusahaan produsen minyak Surgutneftegaz (SNGS.MM) juga turut masuk ke dalam daftar sanksi.

Juru bicara Rostec, perusahaan yang telah dikenai sanksi AS dan merupakan perusahaan induk Technopromexport, mengatakan bahwa mereka menyesalkan metode diplomasi AS yang menggunakan tekanan ketimbang dialog.

Hingga saat ini Kementerian Energi Rusia masih belum dapat dimintai keterangan.

Tag : Donald Trump
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top