Kabar24.com, MAKASSAR - Peredaran uang palsu atau upal menjelang perhelatan pemilihan kepada daerah secara serentak di Sulawesi Selatan menjadi titik perhatian Bank Sentral bersama Kepolisian serta pihak terkait lainnya.
Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulsel Dwityapoetra S. Besar mengatakan momentum pilkada bisa menjadi titik peningkatan peredaran upal sejalan dengan tren belanja yang bergerak signifikan terkhusus pada segmen yang berkaitan dengan perhelatan politik.
Menurut dia, sejumlah langkah dalam menangkal peredaran upal melalui skema sinergitas dengan Kepolisian, perbankan serta partisipasi aktif dari masyarakat juga telah mulai dilakukan.
"Memang fitur keamanan uang semakin meningkat terutama emisi 2016, tetapi langkah antisipasi dan kewaspadaan juga mesti terjaga. Apalagi upal ini selalu saja masih beredar meski dalam volume yang relatif mulai mengecil," katanya kepada Bisnis, Kamis (18/1/2018).
Dwityapoetra mengatakan, belanja politik yang selanjutnya memberikan stimulus pada peredaran uang pada skala ritel menjadi pintu masuk peredaran upal yang mana kerap berbaur dengan uang asli.
Merujuk pada temuan uang palsu yang terhimpun di Bank Indonesia Perwakilan Sulsel dan selanjutnya diserahkan ke Polda Sulsel pada tahun lalu secara kumulatif mencapai 1.719 lembar.
Baca Juga
Secara komposisi, temuan upal itu berasal dari pelaporan maupun setoran dari pihak perbankan yang juga melakukan verifikasi ke bank sentral, serta terdapat pula bentuk partisipasi aktif dari masyarakat umum.
Volume upal yang ditemukan tersebut, papar Dwityapoetra, menjadi acuan agar tingkat kewaspadaan terhadap uang palsu tetap terjaga jelang perhelatan pilkada serentak yang diproyeksikan ikut mengatrol transaksi maupun penggunaan uang kartal di masyarakat.
Adapun kecenderungan upal yang ditemukan Bank Indonesia Perwakilan Sulsel pada tahun lalu memiliki denom tertinggi yakni Rp100.000 sebanyak 903 lembar, lalu Rp50.000 sebanyak 793 lembar, selebihnya pecahan Rp20.000, Rp10.000 serta Rp5.000.
Di sisi lain, rasio upal terhadap uang kartal uang beredar di Sulsel masih sangat kecil sehingga belum masuk dalam klasifikasi darurat upal meski peredarannya tetap membutuhkan kewaspadaan.
"Sosialisasi dan edukasi kepada khalayak untuk identifikasi keaslian rupiah kami giatkan ke depannya, terlebih ini jelang perhelatan pilkada serentak," kata Dwityapoetra.
Sebagai informasi, perhelatan pilkada serentak 2018 di Sulsel mulai dari level gubernur serta bupati/wali kota pada 12 kabupaten/kota di daerah tersebut.
Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam menekan peredaran upal semakin meningkat sehingga memudahkan Kepolisan mengatasi kondisi tersebut.
"Sebagian besar upal yang kami sita itu hasil pelaporan dari masyarakat yang semakin paham mengenali ciri keaslian rupiah. Sosialisai bersama Bank Indonesia juga berjalan sangat efektif," katanya.
Adapun upal yang ditemukan kemudian dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan kriminal.
Menurut dia, semakin banyak upal yang diamankan semakin positif menekan peredarannya di masyarakat terutama di Sulsel yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada pertengahan tahun ini.
