Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI meyakini Idrus Marham mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di Tanah Air dengan jabatan barunya sebagai Menteri Sosial.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pengalaman memimpin organisasi sosial dan organisasi politik akan menjadi modal utama Idrus dalam berkiprah di Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kalau pengalaman, saya kira Pak Idrus Marham sudah lebih dari cukup. Namun demikian, beliau masih perlu mempelajari apa yang ada di Kemensos. Walau sepintas kelihatan mudah, tapi di sana ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan," katanya kepada wartawan, Rabu (17/1/2018).
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah validasi dan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data PBI sangat penting diperbarui mengingat data inilah yang menjadi basis pemberian bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari seluruh kementerian yang ada.
Termasuk juga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beras sejahtera (rastra), dan lain-lain. Mereka yang termasuk di dalam data PBI, berhak untuk menerima semua bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah.
“Sayangnya, data PBI ini masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan," lanjut Saleh.
Sebaliknya, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tak layak menjadi penerima, malah justru menerima. Meski Kemensos sudah pernah melakukan verifikasi dan validasi, tapi hasilnya dipandang belum baik karena masih banyak masyarakat yang mengeluh.
Lantaran Kemensos menghabiskan APBN yang cukup besar, kementerian ini harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dengan basis data yang akurat, valid, dan terverifikasi.
