Kabar24.com, JAKARTA--Perusahaan distribusi barang konsumsi PT Distribusi Indonesia Jaya berkomitmen membayar utangnya kepada para kreditur.
Hal itu melatarbelakangi diajukannya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara sukarela di pengadilan.
Direktur Utama PT Distribusi Indonesia Jaya (debitur) Candranata pihaknya ingin merestrukturisasi pembayaran utang, baik sebagian maupun seluruhnya.
Tentunya dia meminta adanya diskon, masa penundaan (grace period), penghapusan denda dan bunga serta skema pembayaran.
"Jika diberi kesempatan, kami ingin menata kembali usaha ini agar bisa memberikan keuntungan kepada semua pihak," katanya dalam proposal perdamaian, Senin (15/8/2018).
Salah satu pengurus PKPU Yudhi Bimantara menuturkan debitur membagi pembayaran berdasarkan sifat tagihan kreditur.
Untuk kreditur separatis atau dengan jaminan, debitur akan mengangsur utang selama 12 tahun hingga 31 Desember 2029.
Ketentuannya, debitur meminta potongan utang sebesar 60% dari seluruh utang pokok. Selanjutnya, debitur meminta grace period sejak perjanjian disahkan atau homologasi hingga Desember 2019.
Dalam masa tunggu tersebut, debitur tidak membayar utang pokok. Debitur juga meminta penghapusan bunga dan denda untuk seluruhnya.
Pembayaran utang pokok dimulai 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2029.
Sementara itu, pembayaran kepada kreditur konkuren atau tanpa jaminan akan dicicil selama 12 tahun.
Debitur meminta potongan 75% dari seluruh utang pokok. Selebihnya tata caranya sama dengan kreditur separatis.
Yudhi melanjutkan, debitur mengklaim memiliki sumber dana untuk membayar kewajiban.
"Sumber dana berasal dari piutang ke pihak ketiga, kas dan stok barang," katanya kepada Bisnis, Senin (15/1/2018).
PT Distribusi Indonesia Jaya mencatat memiliki piutang terhadap toko atau pelanggan yang masih belum diselesaikan senilai Rp106,89 miliar.
Sisa kas perusahaan per 2 Januari 2018 tercatat Rp9,06 miliar. Perusahaan juga masih mempunyai stok barang yang dapat dijual ke pelanggan. Hingga saat ini, perusahaan masih melakukaan proses inventarisasi aset.
