KANTOR HKI TERBAIK: Ambisi Indonesia Jadi Nomor 5 Pupus Gara-gara China

Keinginan Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi The best 5th IP Office in The World harus pupus setelah China menduduki peringkat tersebut
Dimas Novita Sari | 14 Januari 2018 10:07 WIB
repro dgip.go.id

Bisnis.com, JAKARTA -- Keinginan Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi The best 5th IP Office in The World harus pupus setelah China menduduki peringkat tersebut.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris  mengatakan pihaknya kalah cepat untuk mengisi peringkat tersebut. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menjadi The Best 10th IP Office in The World.

"Dalam empat tahun kami semua akan mewujudkan target tersebut," ujarnya belum lama ini kepada Bisnis.

Untuk mencapai keinginan tersebut, Ditjen Kekayaan Intelektual terus berbenah, utamanya untuk memperbaiki sistem dalam menangani hak kekayaan intelektual (HKI). Inovasi-inovasi pun akan terus dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Salah satu inovasi besar yang dirancang ialah pembangunan sebuah sistem digital yang lebih terpadu. Sistem tersebut akan dibangun dalam waktu dekat dan diharapkan pertengahan tahun ini bisa selesai. Nantinya, para pengaju kekayaan intelektual bisa memonitoring status dan proses pengajuan merek tersebut.

"Jadi kalau kita kerja menggunakan sistem maka apapun bisa kita selesaikan," tutur Freddy.

Selain itu, instansinya juga telah memberlakukan penandatanganan pengesahan sertifikat kekayaan intelektual tidak lagi dilakukan secara basah akan tetapi berubah menjadi digital.

Direktur di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham tidak lagi membubuhkan tanda tangan di atas sertifikat HKI sejak 3 Januari 2018. Selama menggunakan sistem manual, Direktur Merek dan IG Fathlurachman menandatangani hampir 600 sertifikat per harinya.

"Sayang, padahal ini kan namanya pimpinan, harusnya bisa dilakukan untuk berpikir yang lebih strategis tapi tidak punya kesempatan

Proses tanda tangan digital itu akan dilengkapi dengan barcode dan sertificate security dari Lembaga Sandi Negara. Saat ini, pengalihan tanda tangan dari basah ke digital itu masih dalam tahap ujicoba.

Freddy melanjutkan langkah ini diambil untuk memangkas durasi dalam proses pengajuan sertifikat HKI. Selain itu, agar cara kerja di Ditjen KI lebih maju dan efisien. Kendati demikian, ia belum dapat memastikan jangka waktu yang dapat dipangkas dari digitalisasi tersebut.

Tag : hki
Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top