Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan meminta agar ada arah strategi pertahanan dan keamanan (hankam) yang lebih fokus.
Imbauan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2018. Imbauan ini agar Bendahara Umum Negara dapat mendesain anggaran yang sesuai dengan kebutuhan negara.
“Mestinya Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI bisa menyampaikan arah yang lebih firm mengenai strategi pertahanan keamanan ke depannya sehingga kita juga bisa menganggarkan dan mendukungnya perencanaan anggaran dengan tata kelola yang baik,” jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Minggu (14/1/2018).
Pasalnya, kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) Indonesia dirasa masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Sementara, alokasi anggaran belanja tergolong tertinggi di antara kementerian/lembaga lainnya.
Dalam APBN 2018, Kementerian Pertahanan menempati posisi teratas dalam total belanja kementerian dan lembaga (K/L) dengan nilai anggaran Rp107,7 triliun. Dalam APBNP 2017, kementerian ini juga menempati posisi tertinggi dengan nilai Rp114,8 triliun.
Dalam penyaluran anggaran kepada Kementerian Pertahanan, sambung Menkeu, Otoritas Fiskal bisa memiliki berbagai macam pilihan seperti cara langsung maupun suntikan modal kepada BUMN strategis, yang berhubungan dengan militer seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
