Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo karena terus berupaya memajukan dan menyejahterakan bangsa. Namun, saat ini masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kekurangan yang dirasakan rakyat.
SBY meyakini pemerintah telah memastikan agar penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan aman, damai, terbit, lancar, jujur, adil, dan demokratis.
"Dengan penglihatan dan keyakinan tersebut, disertai niat dan tujuan agar Presiden Jokowi makin sukses dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan di dua tahun yang menentukan ini, Partai Demokrat ingin menyampaikan lima hal," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (5/1/2018).
Pertama, ajakan untuk menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Partai Demokrat menekankan pentingnya penyelenggaraan dua perhelatan itu untuk bebas dari kecurangan dan pelanggaran, tidak menghalalkan segala cara, tidak menghancurkan pesaing dengan kekuatan uang, dan siap menang serta siap kalah.
Kedua, penyelenggaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 diharapkan dapat menjaga integritas dan kualitas kinerja. Partai Demokrat mengingatkan Pilkada 2018 adalah Pilkada dengan jumlah peserta terbanyak yang dilaksanakan secara serentak.
Sementara itu, Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama di mana pemilu legislatif dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden dilaksanakan serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mesti mewaspadai kejahatan yang mungkin terjadi di era teknologi digital ini.
"Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi," terang SBY.
Ketiga, Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan, dan TNI, mutlak adanya. Hal ini termasuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara.
Keempat, peran pers dan media massa yang independen, adil, dan konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya Pilkada dan Pemilu.
Selain mendukung upaya KPU mengatur pemberitaan dan siaran media massa agar lebih adil bagi peserta Pilkada dan Pemilu, SBY juga menyinggung maraknya penyebaran berita bohong di dunia maya.
"Dalam Pilkada dan Pemilu, banyak pihak yang mejadi korban serangan tak bertanggung jawab yang dilancarkan melalui media sosial. Karenanya, Partai Demokrat mendukung penuh negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah, yang ingin menertibkan dan mengatur media sosial. Yang penting adil, tidak tebang pilih, dan tidak melebihi kepatutannya," paparnya.
Terakhir, rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya. SBY menilai rakyat Indonesia sudah semakin matang, tertib, dan partisipatif dalam mengikuti Pilkada dan Pemilu sehingga negara harus berterima kasih.
Dia melanjutkan hak rakyat untuk menjatuhkan pilihan dalam memilih pemimpin dan para wakilnya harus dihormati sehingga jangan sampai ada intimidasi.
Meski agenda utama selama 2 tahun ke depan adalah menyukseskan Pilkada dan Pemilu, tapi SBY menegaskan upaya dan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas.
