Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut belum terpikir rencana mengganti Abdullah Azwar Anas sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk berkontestasi dalam pemilu kepala daerah pada 2018.
Hal itu terkait isu mundurnya Anas karena diterpa isu miring. Menurut Hasto, partai mengambil keputusan secara seksama melalui pertimbangan yang matang dan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur.
“Sekali keputusan politik diambil, partai kokoh dan konsisten atas keputusannya. Sebab keputusan diambil berdasarkan prinsip sebagai partai yang menjabarkan ideologi Pancasila,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/1/2018).
Hasto menyatakan ketika partai mengambil keputusan atas pertimbangan ideologis maka pasangan calon yang diusung didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara. Dia menyebut Gus Ipul serta Anas lahir dari kultur Nahdlatul Ulama (NU) dan keduanya memiliki kinerja yang baik serta membanggakan sebagai pejabat publik.
Keduanya pun diklaim memiliki wawasan yang luas dan hadir sebagai representasi kepemimpinan profesional dengan akar dukungan rakyat yang sangat kuat.
“Karena itu, PDIP tidak pernah memiliki pemikiran sedikit pun untuk mengganti pasangan calon tersebut,” tegas Hasto.
Dia menuding ada pihak yang memang menghembuskan isu miring tersebut karena ingin berkuasa di Jawa Timur. Hasto mengingatkan bahwa dalam alam politik kekuasaan ‘menang-menangan’ yang sering diterapkan pihak tersebut, atau yang juga dikatakannya sebagai pihak yang memuja kekuasaan, telah melupakan etika dan moral.
Hal itu dinilai sebagai kecenderungan menghalalkan segala cara. Pasangan calon yang telah dipilih PDIP diklaim memiliki potensi menang sehingga secara sengaja dan sistematis dicoba diturunkan elektabilitasnya.
“Isu yang sering dipakai adalah masalah moral, melalui rekayasa pelanggaran moral, isu korupsi dan berbagai isu lainnya termasuk ujaran kebencian dan memecah belah antara calon dan parpol pengusungnya,” tuturnya.
Oleh karena itu, Hasto meminta kepada seluruh pasangan calon untuk tetap teguh pada jalan kepemimpinan bagi rakyat. Pergantian pasangan calon hanya bisa terjadi akibat force majure seperti berhalangan tetap, mengundurkan diri karena tidak diijinkan oleh keluarga dekat, atau bisa juga karena kepentingan yang lebih besar sebelum batas akhir pendaftaran.
