Kabar24.com, JAKARTA — Kiprah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membangun dunia pendidikan Kota Pahlawan mendapatkan apresiasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai Risma memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan guna menghasilkan generasi mumpuni, patriotis, dan nasionalis.
Secara khusus dia memuji perjuangan Risma ketika ikut menggugat pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas atau SMA dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
“Ibu Risma diundang karena getol memperjuangkan pendidikan di Surabaya,” katanya saat acara deklarasi bakal calon kepala daerah di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
UU 23/2014 sebenarnya digugat oleh kalangan wali murid SMA di Surabaya pada 2016. Risma mendukung permohonan mereka karena tidak setuju pengelolaan SMA dipindahtangankan ke pemerintah provinsi.
Saat menjadi saksi di persidangan, Risma mengklaim telah merancang program pendidikan secara berkelanjutan dari sekolah dasar (SD) hingga SMA.
Pemkot Surabaya mengkhawatirkan tidak dapat lagi memperhatikan tumbuh kembang anak karena pendidikan SMA tidak lagi berada di bawah otoritasnya.
Sayangnya, MK menolak permohonan tersebut. Kini, SMA-SMA di Surabaya pun telah dikelola oleh Pemprov Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga memuji hasil kepemimpinan Risma di Surabaya dari 2010-2017. Dia lantas mengenang ketika diminta membimbing perempuan kelahiran Kediri tersebut sebagai kelapa daerah.
“Alhamdulillah, saya tidak salah pilih beliau sebagai ibunya Surabaya. Boleh dong saya bangga,” kata Megawati.
Risma diundang secara khusus dalam acara Rapat Koordinasi DPP PDIP mengenai pemberian rekomendasi bakal calon kepala daerah di 4 provinsi. Dalam deklarasi tersebut, PDIP mengambil tema ‘Politik Pendidikan’.
Megawati mengaku sengaja memilih tema tersebut karena prihatin dengan rendahnya tingkat pendidikan di daerah yang akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di sisi lain, mantan Presiden RI tersebut mendorong perlunya pendidikan politik bagi masyarakat maupun calon pemimpin.
PDIP, tutur Mega, menyadari lemahnya pendidikan politik sehingga perlu menggelar sekolah partai kepada para calon kepala daerah. Sekolah partai menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk menjaring pemimpin yang mampu memenuhi keinginan rakyat.
Menurut Mega, saat ini orang-orang berlomba mencalonkan diri dalam berbagai ajang kontestasi baik dengan cara positif maupun negatif. Namun, perangai orang bisa berubah manakala berhasil menduduki jabatan publik.
Putri Proklamator Soekarno ini mengatakan PDIP dapat menegur bahkan mencopot pejabat lembaga legislatif jika menyimpang dari garis partai. Sebaliknya, pemimpin eksekutif sulit dijamah partai dan sewaktu-waktu dapat meninggalkan PDIP.
“Makanya jangan kaget kalau harus ikut sekolah partai nanti bisa tahu apa isi perut PDI Perjuangan,” kata Megawati.
