Kabar24.com, MATARAM -- Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan ekonomi NTB harus bebas dari kegiatan 'underground'.
Gubernur NTB TGH Zainul Majdi menegaskan, tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi NTB tinggi jika berasal dari transaksi ilegal seperti penjualan narkoba dan cuci uang.
“Ekonomi kita tidak boleh tumbuh dari transaksi-transaksi underground, seperti transaksi narkoba dan transaksi-transaksi lainnya yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia,” tegas Majdi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Mataram, Kamis (21/12/2017).
Majdi menekankan, ekonomi NTB harus tetap tumbuh positif dari proses transaksi-transaksi yang sehat, seperti dari kemajuan sektor andalan misalnya pertanian, pariwisata, dan industri lainnya di NTB.
Tren pertumbuhan ekonomi NTB yang selalu positif, bahkan di atas rata-rata nasional menjadi tantangan besar bagi semua stakeholders terkait untuk terus bekerja keras mempertahan pertumbuhan tersebut. Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini berharap semua elemen mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memajukan ekonomi NTB.
"Tambang memang tidak terlalu kita perhitungkan, karena kan uangnya sebagian besar di pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil saja mengucur ke daerah dalam bentuk royalty dengan penyerapan tenaga kerja yang juga masih relatif kecil,” tuturnya.
Terlebih lagi, saat ini kondisi ekspor sektor tambang hanya mengandalkan pada penjualan konsentrat saja. Beda halnya jika sudah berskala industri dengan pembangunan smelter di NTB.
Menurutnya, jika pembangunan smelter tersebut telah terlaksana, maka akan berpengaruh besar pada angka pertumbuhan ekonomi daerah karena segala prosesnya ada di daerah dan akan memunculkan industri baru.
"NTB akan lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian yang telah menjadi andalan utama NTB dan juga sektor kepariwisataan," tegasnya.
