Kabar24.com, SEMARANG -- Otoritas Jasa Keuangan mencatat program laku pandai di Jawa Tengah dan Yogyakarta menjangkau 2,56 juta nasabah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Bambang Kiswono mengatakan nasabah ini dilayani 68.044 agen. Sedangkan dana yang terkumpul mencapai Rp172 miliar.
"Fokus kami memang jumlah rekening, bukan nominal," kata Bambang di Semarang, Rabu (20/12).
Dia mengatakan akan terus meningkatkan jangkauan agen laku pandai ini. Pasalnya tingkat inklusi Jawa Tengah masih berada di bawah capain nasional. Saat ini tingkat inklusi nasional mencapai 67,82% sedangkan di Jawa Tengah baru 66,32%.
Dia mengatakan rendahnya capain inklusi ini membuat masyarakat mudah tertipu. Bambang mengatakan secara nasional kerugian akibat investasi bodong terus meningkat dan sudah mencapai Rp105 triliun.
"Akibatnya rendahnya literasi mudah terpengaruh investasi bodong," katanya.
Baca Juga
Sementara itu, dia mengatakan untuk tabungan pelajar capain rekening yang dibuka mencapai 14.707 rekening. Sedangkan dana yang dihimpun mencapai Rp8,53 miliar.
Bambang mengatakan pihaknya juga berhasil memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Dia mengatakan sampai Oktober 2017 Jawa Tengah menjadi penyumbang penyaluran terbesar KUR dengan market share 17,89% dengan penyaluran mencapai Rp14,23 triliun.
"Tapi itu baru 76,92% target untuk Jawa Tengah," katanya.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mencatat kinerja penyaluran KUR ke provinsi itu sesuai dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI (96.2%), Bank Mandiri (93.1%), dan BNI (65.6%). Sedangkan untuk kinerja penyaluran Bank Umum Swasta (24.9%) dan BPD (31.2%).
Pemerintah berharap Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR perlu rutin duduk bersama membahas persoalan-persoalan di lapangan, terutama terkait pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR sehingga penyaluran lebih optimal.
“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dll. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang,” katanya.
