Soal Setya Novanto, Roy Suryo: Apa Jadinya Citra Indonesia Dipimpin Orang Tak Miliki Kredibilitas

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan DPR harus mendengarkan suara masyarakat banyak yang sudah menghendaki Setya Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR kendati secara aturan harus menunggu hingga putusan hukum tetap.
Lingga Sukatma Wiangga | 28 November 2017 14:55 WIB
/Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan DPR harus mendengarkan suara masyarakat banyak yang sudah menghendaki Setya Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR kendati secara aturan harus menunggu hingga putusan hukum tetap.

Menurutnya, Setya Novanto lebih baik mundur untuk menjaga citra DPR RI secara kelembagaan. Pasalnya, Ketua DPR RI dinilai tidak hanya di dalam negeri tapi juga dunia internasional.

“Apa jadinya citra Indonesia kalau dipimpin oleh seseorang yang menurut masyarakat sudah tidak memiliki kredibilitas,” ujarnya, Selasa (28/11/2017).

Oleh karenanya pihaknya berharap MKD segera memproses hal tersebut sesuai dengan etika dewan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pergantian Ketua DPR sebaiknya menunggu musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar untuk menentukan ketua umum yang baru.

“Mengapa demikian, karena supaya proses penentuan Ketua DPR RI itu diajukan oleh pimpinan DPP Partai Golkar yang definitif dan memiliki legitimasi yang kuat. Mungkin sudah sebaiknya dengan elegan dengan sikap negarawannya [Setya Novanto] untuk mundur dari DPP Partai Golkar.” tuturnya.

Menurutnya, tak masalah jika posisi Ketua DPR RI akan kosong sampai ada pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Pimpinan dewan bisa diwakilkan kepada Wakil Ketua DPR yang lebih dari satu orang.

Ace pun menyebut, desakan mundur terhadap Setya Novanto semakin kuat di internal Partai Golkar. Saat ini mayoritas DPD I Partai Golkar sudah mendesak dilakukannya munaslub untuk mengganti Setya Novanto.

Hal itu sebagai upaya penyelamatan partai yang diinisiasi oleh DPD Tingkat I. Menurutnya, meski langkah tersebut berbeda dengan rapat pleno yang dilakukan di tingkat DPP, munaslub yang disarankan DPD Tingkat I sah dan memenuhi persyaratan AD ART jika sudah mencapai 2/3 dari 34 DPD yang ada di setiap provinsi.

Oleh karena itu, DPP Partai Golkar harus merespon secara cepat desakan tersebut. Dan tidak ada alasan Partai Golkar untuk menolak usulan dari daerah yang disinyalir semakin kuat.

Menurutnya, penyelematan Partai Golkar harus segera dilakukan karena dalam waktu dekat akan menghadapi tahun politik. Peran ketua umum sangat penting dalam memverivikasi perbaikan data partai politik. Di samping itu, menurutnya DPR RI pun harus segera diberikan kepastian terkait siapa yang harus menjadi ketua.

“Kami berharap sebelum tahun baru. Paling maksimal itu [munaslub] harus segera digelar karena menyangkut dengan agenda-agenda politik yang lain.”

Tag : setya novanto
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top