FORMAPPI: Tindakan Setya Novanto Coreng DPR. MKD Harus Segera Ganti Pimpinan Parlemen

Menghilangnya Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat akan disambangi KPK dinila Formappi sebagai tindakan yang memalukan dan merusak harkat dan martabat DPR.
Lingga Sukatma Wiangga | 16 November 2017 13:01 WIB
Ketua DPR Setya Novanto (kanan) berjalan disaksikan Wakil Ketua Agus Hermanto (kiri) dan Fahri Hamzah (kedua kiri) usai memberikan pidato dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA—Menghilangnya Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat akan disambangi KPK dinila Formappi sebagai tindakan yang memalukan dan merusak harkat dan martabat DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, sulit untuk memahami rasionalitas tindakan Setya Novanto yang menghindar dari penyidik KPK.

“Sulit juga untuk memahami bagaimana orang-orang terdekat Novanto tiba-tiba bisu dengan keberadaan Novanto. Bagaimana mau mengambil keputusan yang strategis dan tepat jika seorang pemimpin tiba-tiba tak bisa diketahui keberadaannya, tak bisa berkomunikasi. Mau kemana bangsa dibawa dengan model pemimpin seperti ini,” ujarnya, Kamis (16/11).

Menurut dia, melakukan tindakan bersembunyi dari proses hukum bagi seorang dengan level jabatan seperti Setya Novanto merupakan laku tak pantas. Hal itu menggambarkan Setya Novanto hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan pribadinya.

Oleh karena itu, kata Lucius, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tak perlu menunggu waktu untuk memastikan proses pemberhentian sekaligus penggantian jabatan Ketua DPR.

Oleh karenanya, MKD harus segera bersidang dan membuat keputusan pemberhentian Setya Novanto. Selanjutnya pimpinan harus segera berkoordinasi dengan Partai Golkar untuk mencari pengganti.

“Atau bisa juga dipikirkan untuk mengubah total format komposisi kepemimpinan DPR yang selama ini juga nampak mempunyai kegagalan dalam bekerja. Misalnya permintaan PDIP untuk dihormati sesuai dengan jumlah kursi terbanyak yang dimiliki harus dipenuhi,” ujarnya.

Kemungkinan hal itu bisa dilakukan dengan melakukan revisi cepat atas UU MD3.

Pada intinya, menurut Lucius, harus ada gerak cepat dari DPR untuk menyelamatkan marwah lembaga yang rusak oleh seorang pimpinan yang melarikan diri dari beban tanggungjawabnya di hadapan hukum.

Tag : setya novanto, korupsi e-ktp
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top