Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Polri Ingin Bentuk Densus Tipikor, Wapres JK Nilai Tak Perlu

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak diperlukan.
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 17 Oktober 2017  |  16:32 WIB
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian - Antara/Wahyu Putro
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian - Antara/Wahyu Putro

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak diperlukan.

Wapres mengatakan daripada membentuk Densus Tipikor, pemerintah dapat memaksimalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini bekerja cukup positif.

“Iya itu difokuskan dulu lah si-KPK itu, dan KPK dibantu dan sambil bekerja secara baik,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (17/10/2017).

Menurut Wapres, sebetulnya peran Kepolisian dan Kejaksaan dapat lebih dimaksimalkan sebagai lembaga pemberantasan korupsi bersama KPK, tanpa harus membentuk Densus.

"Banyak juga masalah korupsi kan ditangani polisi. Kalau nanti di seluruh Indonesia sampai Kapolres, Kapolsek bisa menimbulkan ketakutan juga. Berbahaya juga kalau semua pejabat takut ya sulitnya walaupun dia tidak korup, takut juga mengambil keputusan."

Dia juga mengingatkan agar pemberantasan korupsi tidak memiliki dampak negatif yang membuat para pejabat malah takut dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang padahal bertujuan untuk pembangunan masyarakat.

“Jadi juga harus hati-hati, juga jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan,”ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian mengestimasi kebutuhan anggaran awal untuk pembentukan Densus Tipikor mencapai Rp2,6 triliun. Rencananya, Densus Tipikor akan dibentuk satuan tugas yang dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan kewilayahan dengan perkiraan anggota mencapai 3.560 anggota.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK polri tipikor
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top