Kabar24.com, JAKARTA – Seruan untuk memperketat aturan penggunaan senjata di Amerika Serikat(AS) kian gencar digemakan pasca-aksi penembakan brutal di Las Vegas yang menewaskan sedikitnya 59 orang akhir pekan lalu.
Permasalahan kontrol senjata yang lebih ketat bukanlah isu asing di negara adidaya tersebut, apalagi dengan sejumlah kasus kekerasan dengan senjata api serupa yang berkali-kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Akan tetapi, hampir tidak terlihat implementasi lebih lanjut untuk hal ini di tingkat federal, meskipun banyak jajak pendapat menunjukkan luasnya dukungan publik untuk tindakan seperti pemeriksaan latar belakang penggunaan senjata dan larangan penggunaan jenis senjata tertentu.
Dilansir dari laman BBC, Rabu (4/10/2017), berikut lima hambatan terbesar atas kontrol senjata yang lebih ketat di AS.
Kelompok NRA
National Rifle Association (NRA) adalah salah satu kelompok dengan kepentingan paling berpengaruh dalam politik AS, bukan hanya karena uang yang dihabiskan untuk melobi para politisi, tapi juga karena keterlibatan 5 juta anggotanya.
Kelompok ini menentang sebagian besar proposal untuk memperkuat peraturan senjata api dan menjadi pihak di belakang upaya mengurangi pembatasan kepemilikan senjata yang ada.
Pada tahun 2016, NRA menghabiskan US$4 juta untuk melobi dan memberikan kontribusi langsung kepada politisi serta lebih dari US$50 juta untuk advokasi politik, termasuk sekitar US$30 juta untuk mendukung kampanye kepresidenan Donald Trump.
Anggaran tahunan keseluruhannya yang mencapai sekitar US$250 juta di antaranya dialokasikan untuk program pendidikan, fasilitas senjata, acara keanggotaan, sponsor, dan advokasi hukum.
Baca Juga
Praktik Keuntungan Politik (Gerrymandering)
Sebagian besar upaya untuk meloloskan undang-undang federal baru tentang senjata api berakhir sebelum benar-benar dimulai. Proses semacam ini terhambat di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, yang telah dikuasai kubu Republik sejak tahun 2011.
Pada Juni 2016, sekelompok politisi Demokrat mengadakan aksi duduk di lantai DPR untuk memprotes keputusan pimpinan Partai Republik agar tidak mengadakan pengambilan suara terkait dua aturan pengendalian senjata.
Penghalangan Pengambilan Keputusan (Filibuster)
Rancangan undang-undang pengendalian senjata yang diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, masih akan menghadapi tantangan di tingkat Senat.
Negara-negara bagian yang didominasi oleh kota-kota besar, seperti New York, Massachusetts, atau California, kalah jumlah oleh negara bagian di wilayah pedesaan dan selatan yang memiliki sentimen pro-senjata.
Peraturan Senat juga dapat menggagalkan upaya untuk memberlakukan peraturan senjata api yang lebih ketat, berkat ‘filibuster’ yakni taktik penundaan yang biasanya memungkinkan anggota parlemen untuk mengulur waktu hingga akhir waktu yang dialokasikan.
Pengadilan
Ketika pihak Kongres lebih tertarik untuk mengurangi aturan senjata api yang ada dibandingkan dengan menerapkan aturan baru, negara-negara bagian AS aliran kiri mengambil peran lebih besar dalam menerapkan langkah-langkah pengendalian senjata.
Pasca aksi penembakan di sekolah pada tahun 2012 di Newtown, Connecticut, 21 negara bagian mengeluarkan undang-undang senjata baru, termasuk memberlakukan larangan senjata di Connecticut, Maryland, dan New York.
Beberapa undang-undang yang telah diberlakukan namun menghambati hambatan lain, yakni sistem peradilan AS. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung telah dua kali memutuskan bahwa hak untuk memiliki senjata pribadi seperti pistol disertakan di dalam konstitusi.
Perbedaan Antusiasme (Enthusiasm Gap)
Hambatan terbesar untuk undang-undang kontrol senjata baru di tingkat nasional mungkin adalah teguhnya pendirian para penentang. Pada saat yang sama, dukungan untuk peraturan baru cenderung menurun.
Strategi NRA, dan politisi pro-senjata, adalah menunggu segala kericuhan mereda untuk menunda upaya legislatif hingga isu tersebut beralih pada hal lain.
“Ada waktu dan tempat untuk debat politik, tapi sekaranglah saatnya untuk bersatu sebagai sebuah negara,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada awak media pada Senin (2/10).
Sementara itu, Presiden Trump hanya berkomentar bahwa diskusi tentang undang-undang senjata akan dilakukan seiring berjalannya waktu.
