Kabar24.com, JAKARTA — Kabar mengenai perombakan atau reshuffle kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali muncul ke permukaan. Isu yang selalu saja menghiasi panggung politik di Tanah Air dalam beberapa bulan belakangan.
Kabar reshuffle kabinet tahap ketiga mulai muncul sejak perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ujung pangkalnya karena perbedaan politik dari partai-partai pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta kala itu.
Koalisi pemerintah Jokowi-JK yang melibatkan PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), tidak dalam barisan yang sama soal urusan dukungan calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta.
Koalisi yang tebentuk saat itu, PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, dan Hanura berada dalam satu gerbong mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Kemudian, Partai Demokrat bersama PAN, PKB, dan PPP memilih mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Adapun di kubu lain, Anies Baswedan-Sandiaga S. Uno yang akhirnya memenangi kontestasi di dukung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belakangan PAN juga ikut mendukung pasangan ini setelah jagoannya kalah di putaran pertama.
Karena tidak dalam satu irama yang sama dalam urusan dukung mendukung di Pilkada DKI, muncul desas-desus bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinetnya. Menteri dari PAN yang tak sejalan mau ditendang.
Baca Juga
Akan tetapi, sampai Pilkada DKI menunggu detik-detik pelantikan gubernur dan wakil gubernur, Presiden Jokowi memilih untuk tetap mempertahankan komposisi kabinetnya.
Kali ini, isu reshuffle kabinet kembali muncul. Lagi-lagi mendekati momen Pilkada. Sebagaimana dalam tahapan, Pilkada serentak akan digelar pada 27 Juni 2018. Pilkada tahun depan melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Ada tiga provinsi dengan jumlah pemilih besar yang akan ikut menentukan pemimpin daerahnya yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pilkada serentak di Jatim menarik dicermati. Bagaimana pun, strategi politik di wilayah ini akan turut menetukan nasib Kabinet Kerja. Mengapa? Karena nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Pilkada serentak di Jatim menarik dicermati. Bagaimana pun, strategi politik di wilayah ini akan turut menentukan nasib Kabinet Kerja. Mengapa? Karena nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dikabarkan akan ikut dalam pemilihan gubernur Jatim.
Partai Nasdem, pimpinan Surya Paloh melalui Sekretaris Jenderal Jhony G. Plate sudah menyatakan akan mengusung Khofifah di Pilgub Jatim.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa Khofifah sudah melaporkan niatnya untuk maju sebagai calon gubernur.
Jika skenario Khofifah ini disetujui, bukan tidak mungkin reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. Kalau dirinya memilih tidak maju, bisa saja sampai akhir periode Kabinet Kerja berakhir tak ada reshuffle lanjutan.
Artinya, nasib reshuffle kabinet Jokowi-JK kali ini bukan ditentukan oleh ‘selera’ Kepala Negara dan wakilnya, melainkan soal jadi atau tidaknya Khofifah maju ke pilkada.
Bagi Khofifah sendiri, dirinya juga perlu berhitung matang soal keputusannya apakah akan maju atau tidak di Pilkada Jatim. Ingat, Khofifah dua kali kalah di Pilgub Jatim yakni pada 2008 dan 2013.
Satu sisi, PKB yang menjadi partai tempat dirinya bernaung sepertinya lebih condong mengusung Syaifullah Yusuf sebagai calon gubernur Jatim periode mendatang. Jadi tunggu saja kelanjutannya.
