Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Benny Kabur Harman mengatakan saat ini posisi Presiden Joko Widodo ‘terjepit’ dalam menghadapi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.
Pasalnya, presiden harus berhadapan dengan Pansus tersebut yang di dalamnya dikendalikan partai politik pendukung pemerintah.
Di sisi lain, presiden mendapat desakan rakyat untuk menyelamatkan KPK karena Pansus dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga
Menurut Benny, dalam hal ini presiden harus mempertahankan dukungan partai penyokongnya tapi tidak ingin kehilangan citra sebagai pemimpin yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
“Dari hasil survey masyarakat saat ini menghendaki presiden yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi,” ujarnya, Jumat (15/9).
Seharusnya presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara mampu ‘menjinakan’ parpol pendukung Pansus sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat normatif.
