Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan akan menyambut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Gedung Putih pada hari ini waktu setempat.
Fokus pertemuan antara kedua pemimpin negara diperkirakan akan tertuju pada masalah keamanan serta mengenyampingkan penyelidikan AS terhadap skandal korupsi Malaysia.
Kunjungan tersebut penting bagi Najib, yang akan menghadapi pemilu tahun depan. Najib seakan ingin mengisyaratkan bahwa kedatangannya masih diterima meskipun Departemen Kehakiman AS melakukan penyelidikan atas badan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Didirikan oleh Najib pada tahun 2009, 1MDB belakangan ini menghadapi penyelidikan pencucian uang yang digelar di sejumlah negara termasuk AS, Swiss, dan Singapura. Najib sebelumnya telah menegaskan tidak melakukan kesalahan apapun terkait 1MDB.
Sementara itu, pihak Gedung Putih menyatakan tidak akan mengomentari penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS. “Trump berencana berdiskusi dengan Najib tentang provokasi nuklir Korea Utara, serta upaya yang dapat AS dan Malaysia lebih banyak terapkan untuk menghentikan perkembangan Negara Islam (ISIS) di Asia Tenggara,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, seperti dikutip Reuters, Selasa (12/9/2017).
Selain itu, tambah Sanders, Laut China Selatan akan menjadi bagian dari diskusi seperti halnya perdagangan dan investasi. Malaysia telah meningkatkan kerjasama militer dengan AS di Laut Cina Selatan, yang telah menjadi wilayah sengketa dengan beberapa negara lainnya.
“Malaysia sangat risau dengan kegiatan Angkatan Laut China di lepas pantai Sabah dan Sarawak, lokasi di mana Petronas memompa minyak dan gas,” kata Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies, Washington.
PM Najib Razak pernah memiliki hubungan yang terbilang dekat dengan mantan Presiden AS, Barack Obama. Keduanya sempat bermain golf bersama di Hawaii pada tahun 2014.
Namun hubungan keduanya menjadi dingin selama periode skandal 1MDB. Pemerintahan Obama juga menjadi kritis atas tindakan keras pemerintah Malaysia terhadap media dan lawan politiknya.
