Bisnis.com, JAKARTA- Kebijakan embargo perdagangan terhadap Korea Utara setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan hukuman pada akhir pekan lalu dinilai tidak akan efektif menghalangi program pengembangan rudal balistik Korut.
Seperti diketahui, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) resmi mengumumkan sanksi yang dianggap paling berat kepada Korea Utara pada Sabtu (5/8) waktu setempat setelah mencapat persetujuan dari 15 anggotanya.
Isi hukuman tersebut adalah pembatasan ekspor Korea Utara dan investasi di negara tersebut. Adapun isi hukuman itu sama persis dengan draft yang diajukan oleh China dan AS sehari sebelumnya.
Dalam draft tersebut, keduanya sepakat memangkas semua ekspor dari Korut yang berupa batu bara, besi, timah dan produk makanan laut. Kebijakan itu merupakan tanggapan atas serangkaian uji coba rudal balisitik ilegal yang dilakukan oleh Pyongyang selama ini.
Hukuman tersebut diperkirakan bakal memangkas ekspor Korut hingga US$1 miliar pada tahun ini. Nilai tersebut dinilai cukup mampu memberi efek jera kepada Korut yang setiap tahunnya pendapatan nasional ditopang oleh ekspor batu bara, baja, dan produk makanan laut.
"Sanksi saja tidak akan pernah bisa menyelesaikan situasi ini. Diplomasi yang lebih kreatif sangat dibutuhkan. Solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui dialog dan negosiasi, " kata Carl Skau, Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB, seperti dikutip, Minggu (6/8/2017).
Pandangan tersebut didasarkan pada keputusan China pada awal tahun ini yang menghentikan sementara impor batu bara dari Korea Utara. Hukuman itu rupanya dianggap berdampak kecil pada upaya Pyongyang mengembangkan rudal balistiknya.
Hal serupa pun diungkapkan oleh Thomas Byrne, Presiden Perhimpunan Korea yang berbasis di New York. Dia mengatakan, meskipun sanksi itu merugikan secara ekonomi Korut, namun belum tentu benar-benar menghentikan Kim Jong-Un untuk mengembangkan senjata atom.
Terlebih media yang dikendalikan oleh Pemerintah Korea Utara bahkan telah memberikan tanggapan pedas kepada China, AS dan DK PBB. Media itu mengkritik China telah takluk kepada AS.
“China telah bersedia ‘menari’ sesuai irama AS,” tulis media tersebut.
