Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung menyatakan langkah hukum praperadilan yang diajukan tersangka kasus e-KTP Setya Novanto akan menjadi petaruhan bagi Partai Golkar.
Politisi senior Golkar itu mendukung sekaligus berharap langkah hukum yang diambil Novanto bisa berhasil. Dengan demikian, soal status hukum ketua umum Partai golkar itu tidak lagi menjadi perdebatan.
Kendati demikian, Akbar mengingatkan, jika praperadilan tersebut gagal, maka perubahan di internal Golkar harus dilakukan.
Perubahan itu juga termasuk soal jabatan Setnov sebagai ketua umum Golkar.
“Tapi kalau seandainya praperadilan tidak berhasil, nah ini momentum yang sangat peting yang harus menjadi perhatian kita untuk melakukan perbaikan bahkan perubahan kepemimpinan ke depan,” ujar Akbar, Minggu (6/8/2017).
Akbar mengaku elektabiltas partai Golkar terus mengalami penurunan signifikan sejak ditetapkannya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga
Karena itu, menurut Akbar, sangat dibutuhkan langkah-langkah perbaikan agar elektabilitas partai Golkar dapat kembali naik.
Akbar mengatakan sejarah mencatat bahwa Golkar adalah partai yang mempunyai pengalaman panjang apalagi selama Orde Baru, dengan kemenangan enam kali pemilu yang selalu mendapat suara di atas 60%.
Di era Reformasi, saat Golkar mendapat tekanan pun, masih dapat bertahan dan tetap berada dalam jajaran partai berpengaruh di Indonesia, bahkan menjadi partai pemenang pemilu di 2004 silam.
“Bahkan pernah jadi pemenang di 2004. Ini kan bisa jadi modal yang amat penting, karena itu ini harus kita jaga terus, karena itu saya termasuk orang yang betul-betul menginginkan Golkar setidak-tidaknya tetap dalam posisi 2 besar, syukur-syukur bisa jadi pemenang,” ujar Akbar.
Untuk itu, Akbar berharap seluruh potensi Golkar, seluruh stakeholder Golkar memiliki komitmen yang sama, tekad dan visi yang sama agar kembali mendapatkan dukungan masyarakat dan meraih suara besar.
Terkait soal Munaslub, Akbar mengatakan langkah itu tepat jika ingin melakukan perubahan besar di dalam Partai Golkar. Apalagi, jika tren Golkar terus menurun,
Akbar menilai bahwa Munaslub seharusnya dapat segera digelar.
“Kalau melakukan perubahan kepemimpinan ya institusi paling valid, paling sah untuk menetapkan adanya perubahan, ya lembaga munas atau munas luar biasa,” ujar Akbar.
