Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance yang masuk restrukturisasi lewat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkomitmen untuk tetap melunasi utangnya.
Perseroan yang mengajukan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara sukarela itu tercatat mengantongi kewajiban hingga Rp1,09 triliun kepada 23 kreditur separatis dan 20 kreditur konkuren.
Pengurus restrukturisasi utang Bima Multi Finance Johannes Artitonang mengatakan utang debitur cukup besar, khususnya kepada pihak perbankan yang mengucurkan pinjaman.
Dari beberapa pertemuan dengan debitur, lanjutnya, perseroan menyatakan komitmennya untuk melunasi utang.
Menurut Johannes, Bima Muti Finance sebenarnya memiliki rekam jejak yang bagus dalam sektor pembiayaan nonbank. Namun, dengan banyaknya kredit macet membuat debitur kehilangan pendapatannya.
Dalam proposal perdamaian yang diperoleh Bisnis, Bima Multi Finance mengaku pendapatan perusahaan terus merosot. Debitur telah kehilangan pendapatan dari angsuran atau fee based income sebesar Rp10 miliar setiap bulan.
Seiring dengan hal ini, debitur telah merumahkan 500 karyawan. Adapun debitur memprediksi akan ada 1.100 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2017 di seluruh cabang debitur di Indonesia.
Kendati begitu, debitur berjanji akan memberikan pesangon kepada karyawan yang otomatis menjadi kreditur preferen, yang haknya harus didahulukan.
Para karyawan, papar proposal tersebut, mengalami demotivasi kerja lantaran proses PHK dan ketidakpastian dari kelangsungan hidup perusahaan. Demotivasi itu memacu kenaikan non performing loan (NPL) atau kredit macet, sehingga penerimaan angsuran mengalami penurunan.
Jumlah Pembiayaan Kendaraan PT Bima Multi Finance (Sumber: Laporan Tahunan / Annual Report 2016)
Jalan restrukturisasi utang harus ditempuh untuk menyehatkan kembali operasional perseroan. Pasalnya, apabila tidak restrukturisasi maka Bima Multi Finance berpotensi melakukan PHK atas 3.300 karyawan.
“Perseroan tetap memiliki tanggung jawab mengembalikan utang kepada seluruh kreditur,” ujar kuasa hukum Bima Mutifinance Yosef Mado Witin.
Utang kepada bank selaku kreditur separatis tercatat paling besar, mencapai Rp706 miliar. Sementara itu, kewajiban kepada kreditur konkuren senilai Rp332 miliar berupa utang obligasi.
Kreditur separatis pemegang tagihan terbesar yakni PT Bank Daerah Kalimantan Selatan Rp127,11 miliar, PT Bank Victoria International Tbk. Rp111,93 miliar dan PT Bank Sahabat Sampoerna senilai Rp83,57 miliar.
Dalam proposalnya, debitur membagi rencana restrukurisasi menjadi dua, yakni restrukturisasi operasional dan restrukturisasi finansial.
Pada poinn restrukturisasi operasional, debitur akan memangkas kantor cabang dari 40 menjadi 16 kantor. Pengurangan karyawan juga akan dilakukan dari 3.303 menjadi 1.549 orang.
Debitur akan berusaha mengontrol ketat NPL, pergantian langganan VPN Telkom, menjadi Speedy atau IndiHome serta mengurangi pengeluaran untuk capital expenditure (capex).
Sementara itu, dari sisi restrukturisai finansial, debitur menerapkan langkah PKPU di pengadilan dan mencari investor strategis. Perseroan juga akan menjual aset-aset yang tidak produktif.
Adapun penyelesaian pembayaran kepada kreditur dibagi dalam tiga skema, masing-masing 7 tahun, 6 tahun dan 3 tahun. Setiap skema memiliki bunga yang sama yakni 6% dengan grace period yang berbeda-beda. (Deliana Pradhita Sari)
