Kabar24.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Serikat Pekerja PLN, yang berubah menjadi Serikat Pekerja Perjuangan PLN, terkait dengan pengujian Undang-undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik negara (PLN) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan kewajiban menjadi peserta badan jaminan sosial itu.
"Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Ketua MK, Arief Hidayat di Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Dalam pertimbangannya MK menyebutkan telah menguji beberapa kali Undang-undang terkait sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ditegaskan MK dengan kehadiran SJSN maupun BPJS, pihak swasta juga diberi kesempatan yang sama dalam usaha menyelenggaran pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun layanan yang lebih baik.
Mahkamah menilai mewajibkan penduduk untuk ikut serta dalam asuransi sosial adala dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusa (HAM) melalui pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan fitrah manusia madani (civil society) yang selalu mengutamakan kepentingan bersama.
Kepesertaan wajib yang berkonsekuensi adanya pemotongan upah secara proposional akan menciptakan subsidi silang dimana baik yang berupah besar maupun upah kecil menikmati layanan kesehatan yang sama.
Pengujian kewajiban menjadi peserta BPJS ini diuji oleh Adri dan Eko Sumantri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SP PLN (sekarang berubah Nama menjadi Serikat Pekerja Perjuangan PLN).
Para pemohon merasakan layanan kesehatan yang mereka terima lebih rendah dibandingkan sebelum adanya kewajiban bergabung dengan BPJS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
