Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (22/5) melantik empat kepala daerah hasil pilkada 15 Februari lalu di Gedung Grhadhika Bhakti Praja. Dalam kesempatan itu Ganjar menekankan kepada kepala daerah untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan.
Mereka yang dilantik adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Yuliyanto-Muh Haris, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono-Syamsudin, Bupati dan Wakil Bupati Batang Wihaji-Suyono, Bupati dan Wakil Bupati Jepara Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi.
Ganjar kembali menekankan, kemiskinan adalah salah satu pekerjaan rumah terberat yang mesti diselesaikan. Sebab, meski berbagai upaya intervensi sudah dilakukan, belum terlalu berpengaruh signifikan. Dia menyebut, penduduk miskin di Jawa Tengah masih 13,19%.
“Tidak hanya provinsi, bahkan nasional sekalipun, kita bicara penanggulangan kemiskinan tergopoh-gopoh. (Turunnya) Tidak terlalu signifikan. Semua boleh bicara kemiskinan, berat untuk kita tuntaskan karena faktanya data kemiskinan yang kita dapat, tidak mudah untuk dieksekusi,” kata dia, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Snein (22/5).
Menurut Ganjar, perlu “arisan” pengelolaan pemerintahan dalam menyelesaikan kemiskinan. Caranya, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota fokus pada kondisi daerah yang miskin.
Bupati dan wali kota, terutama wakilnya yang menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) diminta membangun komunikasi dengan para kepala desa.
Dengan melibatkan pemerintah desa, orang nomor satu di Jawa Tengah itu berharap, konfirmasi terhadap siapa warga yang miskin, dan bagaimana kondisi kemiskinannya bisa selesai.
Hasil konfirmasi kemudian ditindaklanjuti dengan inovasi pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, dengan sumber anggaran yang tidak hanya dari APBD.
“Ada CSR, ada Baznas atau barangkali kalau diperlukan tindakan yang lebih keras lagi, mungkin kita bisa melakukan pinjaman-pinjaman untuk penanggulangan itu, agar (penyelesaiannya) lebih cepat,” ujar dia
Selanjutnya, untuk membangun kemandirian warga miskin, mereka perlu didukung dengan ketrampilan, akses modal, dan pendampingan.
