Kabar24.com, SEMARANG - Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah dan DIY memperkirakan pertumbuhan uang yang keluar dari bank sentral untuk dua daerah tersebut pada bulan Ramadan mencapai 10% dari realisasi pada kurun waktu yang sama tahun lalu sebesar Rp17,8 triliun.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah dan DIY Hamid Ponco Wibowo mengatakan uang yang keluar itu termasuk penarikan oleh perbankan dan penukaran uang pecahan kecil oleh masyarakat.
Pertumbuhan itu dihitung diantaranya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan provinsi Jateng yang menjadi tujuan mudik.
“Itu dalam sebulan periode lebaran saja, normalnya per bulan hanya Rp4,9 triliun. Kalau kurang akan kami tambah setok persediaan uangnya. Berapa pun yang dibutuhkan masyarakat kami siap,” ujarnya pada Kamis (18/5).
Menurutnya, di tataran nasional sebagai cadangan jika permintaan melebihi estimasi setok akan mencapai satu setengah kali. Pun demikian dengan di setiap daerah. Dia tidak khawatir jika permintaan melonjak, karena distribusi di Jawa lebih mudah jika dibandingkan dengan daerah lain di luar Jawa.
Adapun untuk pendistribusian uang pecahan kecil ke masyarakat luas, agar lebih merata pihaknya akan melibatkan bank umum di setiap daerah. Sehingga masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan kecil tidak perlu langsung mendatangi kantor Bank Indonesia, kecuali penukaran yang sifatnya kolektif mewakili instansi tertentu.
Di sisi lain, dia mengakui hal tersebut cenderung akan kembali memacu inflasi. Bahkan pihaknya memproyeksikan inflasi di Jateng dan DIY pada Mei bisa di atas pencapaian April yang sebesar 0,15%.
Pihaknya pun memperkirakan inflasi akan terus terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini disebabkan oleh tarif dasar listrik yang direncanakan akan naik kembali. Selain itu, harga bahan bakar minyak pun rencananya akan dikatrol.
“Mei Semarang saja sudah sekitar 0,3%, karena Semarang jadi basis perbitungan inflasi. Mudah-mudahan masih dari target 4% plus minus 1%,” ujarnya.
Adapun untuk menekan laju inflasi karena kenaikan harga kebutuhan pokok, pihaknya bersama Tim Pengendali Iinflasi Daerah (TPID) akan memastikan pasokan yang cukup. Selain itu, harga akan dikontrol agar terjangkau.
Hal itu akan ditunjang dengan kepastian akses distribusi agar setiap daerah terpenuhi dan tidak ada lonjakan harga. Kemudian akses pasar oleh konsumen dipermudah.
“Kemudian kami dan pihak terkait lainnya di TPID termasuk Pemprov Jateng akan memantau juga melalui sistem informasi harga komoditi bisa virtual meeting untuk koordinasi sehingga harga di Jateng bisa terkendali. Inflasi di Jateng kedua tertinggi setelah Jawa Timur untuk provinsi di pulau Jawa dan ini jadi pekerjaan rumah besar bagi kami,” ujarnya.
