Bisnis.com, SEMARANG — BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dapat membiayai pembangunan 25.000 rumah tahun ini dengan dana Rp5 triliun sebagai implementasi program Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja.
Sebelumnya, BUMN yang menghimpun dana dari tenaga kerja itu mulai tahun ini mencanangkan program pembangunan rumah bagi para pekerja.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan sepanjang tahun berjalan pihaknya sudah menyalurkan dana untuk pembangunan 6.000 unit rumah di Serpong yang bekerjasama dengan PT PP. Pihaknya pun membiayai pembangunan 10.000 unit rumah untuk karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. di Solo.
“Sudah ada beberapa perusahaan lagi yang berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi karyawannya tapi tidak bisa disebut. Ada di Medan, Surabaya, Batam, dan lain-lain dengan target 25.000 unit rumah tahun ini,” ujarnya, Rabu (3/5).
Untuk penyaluran dana, sebelumnya pihaknya sudah menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain itu, untuk merealisasikan target tersebut pihaknya pun menggandeng Real Estat Indonesia (REI) selaku asosiasi pengembang perumahan terbesar di Tanah Air.
Menurutnya, bekerjasama dengan REI merupakan kolaborasi antara pemasok perumahan dengan pihaknya yang memayungi pekerja yang memiliki demand atas hunian. Dia menyebut, fasilitas pembiayaan perumahan tersebut merupakan bagian dari manfaat layanan tambahan (MLT) yang diatur dalam Permenaker No. 35 tahun 2016.
Baca Juga
Saat ini dana jaminan hari tua (JHT) yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp214 triliun. Menurut regulasi, dari dana yang dihimpun itu sebesar 30% dapat dialokasikan pada instrumen investasi.
“Dari 30% itu sekitar Rp60 triliun dan kami alokasikan ke dalam beberapa instrumen investasi, tahun ini untuk perumahan Rp5 triliun,” ujarnya.
Adapun anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dapat memeproleh fasilitas ini harus terdaftar minimal 1 tahun dengan dua skema pinjaman. Pertama, pinjaman subsidi dengan besaran berbeda di setiap provinsi, namun dengan rata-rata Rp130 juta. Jenis pinjaman ini akan dikenai uang muka 1% dengan suku bunga 5% dan jangka waktu maksimal 20 tahun.
Kedua, pinjaman non subsidi dengan harga rumah maksimal Rp500 juta. Uang muka yang dikenakan sebesar 5% dengan suku bunga acuan BI Repo Rate plus 3%. Suku bunga kedua pinjaman tersebut tetap.
Adapun pinjaman untuk pengembang besarannya akan ditentukan pihak bank penyalur dengan memperhatikan kelayakan evaluasi kredit pihak bersangkutan. Sebelumnya, dengan adanya program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut DPD REI Jawa Tengah optimistis pembangunan rumah bersubsidi tahun ini akan melampaui capaian pada 2016.
Pada tahun lalu realisasi pembangunan rumah bersubsidi di Jawa Tengah mencapai 11.000 unit dari target 10.000 unit. Ketua DPD REI Jawa Tengah M. R. Priyanto mengatakan di seluruh Jawa Tengah sudah tersedia sekitar 4.000 unit hingga April 2017.
“Realisasinya diharapkan bisa lebih tinggi dari tahun lalu yang 11.000 unit apa lagi ada program baru dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya dalam kesempatan yang berbeda.
