Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Kata Bagir Manan Soal Kebebasan Pers di Indonesia

Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010-2013 dan 2013-2016 Bagir Manan menilai saat ini media di Indonesia kembali meraih kebebasan pers jika dibandingkan dengan 20 tahun lalu.
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 03 Mei 2017  |  18:16 WIB
Bagir Manan
Bagir Manan

Kabar24.com, JAKARTA— Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010-2013 dan 2013-2016 Bagir Manan menilai saat ini media di Indonesia kembali meraih kebebasan pers jika dibandingkan dengan 20 tahun lalu.

Ditemui di sela-sela World Press Freedom Day, Bagir menyebutkan, dahulu, Indonesia pernah memiliki kebebasan pers yang sangat baik hingga pada suatu saat terjadi perubahan politik di Indonesia, kebebasan pers menjadi sangat terbatas dan bahkan hampir tidak ada. Namun, saat ini, media di Indonesia kembali meraih kebebasan tersebut.

“Jangan sekadar lihat hari ini, tapi juga perlu kita lihat dulunya bagaimana. Kalau dibandingkan dengan 20 tahun lalu, pada hari ini kita kembali punya kebebasan pers yang luar biasa. Sekarang, kita termasuk sudah diakui dunia sebagai salah satu negara yang punya kebebasan pers yang bagus, tentu saja tidak ada satu kondisi yang serba sempurtna,” kata Bagir kepada Bisnis.com, Rabu (3/5/2017).

Dia juga menilai bahwa kebebasan pers di Indonesia telah terealisasi dengan cukup merata dari ujung timur ke ujung barat. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta melainkan juga di tempat lain. Meski begitu, ia tidak memungkiri di beberapa tempat di Indonesia terdapat kondisi berbeda yang dipengaruhi keadaan di daerah tersebut.

“Sangat merata, artinya ada, tapi ada yang kondisi daerahnya berbeda, misalnya di daerah yang dianggap ada unsur konflik, ada unsur keamanan yang kurang baik, tentu derajat kebebasan persnya berbeda dengan kita di Jakarta yang aman dan tenteram,” ungkapnya.

Menurut Bagir, perbedaan ini didorong faktor kebutuhan akan ketentraman dan ketertiban. Ke depan, katanya, untuk daerah seperti ini, bisa jadi ada pembatasan. Namun, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, harus berdasarkan pada tatanan demokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kebebasan pers
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top