Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai molornya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sampai masa reses berikutnya tidak akan menggangu penyelenggaran pemilihan umum 2019.
Seperti diketahui, dengan molornya pembahasan, waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seharusnya dapat mempersiapkan pemilu hingga 20 bulan sebelumnya kini lebih singkat menjadi 18 bulan sebelumnya.
“Ini kalau pemilu itu kan sudah rutin. Memang prosesnya agak panjang tapi kalau hanya dua bulan saya kira tidak berpengaruh,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (2/5/2017).
Menurutnya, berkurangnya waktu persiapan penyelenggaraan pemilu tidak masalah, yang penting KPU harus terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap.
“Jangan lupa negara lain kadang-kadang 3 bulan bisa pemilu, kenapa kita butuh 20 bulan. karena KPU sudah harus meng-update terus, yang sulit biasanya itukan daftar pemilihnya. sekarang kan dengan ada KPU yang bersifat permanen, itu mengupdate terus,” jelasnya.
Adapun, Kalla mengatakan perdebatan yang masih berlangsung adalah soal pelaksanaan pemilu yang terbuka atau tertutup dan perihal persentase presidential dan parliamentary treshold. Namun, perdebatan tersebut terjadi di kalangan partai.
Baca Juga
"Tapi itu internal partai, juga itu antara internal partai dan juga lebih kepada apakah parliamentary treshold-nya, antara terbuka dan tertutup. itu saja yang penting sebenernya di dalam, yang mendesak," jelasnya.
