Intoleransi Umat Beragama Mengancam Dunia Pendidikan

Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa intoleransi tidak hanya ditemukan pada masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan pendidikan.
Nindya Aldila | 26 April 2017 15:40 WIB
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Intoleransi ternyata tidak hanya ditemukan pada masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan pendidikan. Hal itu terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) pada 2016 yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa angka indeks kerja sama, sebagai salah satu komponen indeks kerukuran umat beragama (KUB), lebih rendah daripada dua komponen kerukunan lainnya.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok warga yang tinggal di perkotaan, majemuk dari segi agama, memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat kerja sama antarumat beragama yang lebih tinggi.

Sementara itu, survei SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) yang dilakukan pada siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung pada 2015 menyebutkan sejumlah 8,5% siswa setuju agar dasar negara diganti dengan agama dan 9,8% siswa mendukung gerakan Islamic State of Syria and Iraq (ISIS).

Meski jumlah persentasenya berada di bawah 10%, tetapi fakta ini mengkhawatirkan, mengingat sekolah negeri cukup menekankan pendidikan kebangsaan.

Data tersebut diperkuat hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) pada Desember 2015 yang menganalisa pandangan masyarakat terhadap ISIS dan kaitannya dengan terorisme di Indonesia. Hasil survei tersebut menemukan sebanyak 4% warga berusia 22-25 tahun dan 5% warga yang masih sekolah atau kuliah mengenal dan setuju dengan ISIS. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa dukungan terhadap ISIS cenderung lebih kuat di kalangan pemuda.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nur Berlian Venus Ali mengatakan kendati kebhinekaan sudah didengungkan lewat jalur pendidikan formal, implementasinya masih jauh dari harapan.

“Beberapa guru belum memiliki nilai keberagaman. Banyak guru yang nilai toleransinya masih pasif. Dialog antaragama [di sekolah] belum dilakukan secara optimal. Jadi anak-anak ketika belajar agama masuk ke kelas masing-masing,” katanya, Rabu (26/4/2017).

Untuk itu, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mengusung pendidikan karakter sebagai jalur bagi siswa dan siswi untuk bisa menerapkan kehidupan yang menganut kebhinekaan.

Beberapa kegiatan sekolah yang bisa mendukung kebhinekaan selama ini sudah dijalani beberapa sekolah, seperti ekstrakurikuler sebagai kesempatan sekolah untuk melakukan pembauran. Selain itu, implementasi acara adat juga sebagian dari cara sekolah memberikan pengertian kepada anak terkait kebhinekaan yang berdasarkan perbedaan dari suku dan ras.

Tag : pendidikan, sekolah, intoleransi
Editor : Nurbaiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top