Isu Pemekaran Kabupaten Aceh Malaka Menguat

Gerakan Pemuda terus melakukan penguatan wacana pemekaran Kabupaten Aceh Malaka dengan meminta dukungan seluruh instansi pemerintah di kawasan barat Kabupaten Aceh Utara tersebut.
Newswire | 24 April 2017 07:55 WIB
Selat Malaka - dokumentasi

Kabar24.com, LHOKSEUMAWE--Gerakan Pemuda Pemekaran Kabupaten Aceh Malaka (GP-PAM) terus melakukan penguatan wacana pemekaran Kabupaten Aceh Malaka dengan meminta dukungan seluruh instansi pemerintah di kawasan barat Kabupaten Aceh Utara tersebut.

Juru bicara GP-PAM, Tajuddin di Lhokseumawe, Senin mengatakan, bahwa pentingnya penguatan wacana pemekaran untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat dalam berbagai sektor dan peningkatan kemudahan memperoleh layanan administrasi yang cepat dan singkat.

Maka upaya penguatan wacana pemekaran ini akan terus disosialisasi sampai ke sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya serta kalangan petugas medis dalam wilayah barat Aceh Utara, ujarnya.

Sementara Ketua GP-PAM, Muslim Syamsuddin, menambahkan, tidak hanya sampai di situ, pihaknya akan ke Jakarta untuk bertemu pejabat kementrian Dalam Negeri untuk membicarakan masalah pemekaran dimaksud.

Dalam waktu dekat tim pemekaran kabupaten dan pengurus GP-PAM akan ke Jakarta untuk bertemu pajabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh serta tokoh masyarakat Aceh Utara di Jakarta.

Hal itu dilakukan, sebagai upaya memperkuat dukungan dari unsur manapun dan menggalang masukan agar proses pemekaran Kabupaten Aceh Malaka tidak terkendala.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diantara sejumlah alasan untuk dibentuknya calon Kabupaten Aceh Melaka adalah didasarkan pada luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang meliputi 27 kecamatan dan 825 desa. Sehingga berimbas kepada pelayanan masyarakat diberbagai bidang yang harus ke ibukota Aceh Utara di Lhoksukon.

Selain daripada persoalan tersebut, persoalan terhadap pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat juga menjadi pertimbangan. Dimana, dengan luas wilayah Aceh Utara saat sekarang, tentu sulit untuk mengoptimalkan pelayanan sosial bagi semua masyarakatnya.

Oleh karena itu, apabila terbentuk Kabupaten Aceh Melaka di wilayah barat, maka biaya pengeluaran Pemkab Aceh Utara akan menjadi lebih dioptimalkan untuk kawasan tengah dan timur kabupaten tersebut, jelas Muslim.

Sumber : Antara

Tag : aceh, pemekaran daerah, selat malaka
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top