Bagaimana Memaknai Tuntutan Ahok, Begini Penjelasannya

Apa dampak dari tuntutan ini kalau hakim mengabulkan? Kitab Undang-undang Pidana Pasal 14a dalam penjelasannya disebutkan terdakwa boleh tidak ditahan atas pertimbangan hakim.
Anggara Pernando | 20 April 2017 12:57 WIB
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4). - Antara/Muhammad Adimaja

Kabar24.com, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum akhirnya membacakan tututan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara penodaan agama. Dalam dakwaannya, jaksa menuntut Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Lalu apa dampak dari tuntutan ini kalau hakim mengabulkan? Kitab Undang-undang Pidana Pasal 14a dalam penjelasannya disebutkan terdakwa boleh tidak ditahan atas pertimbangan hakim.

Jika dalam dua tahun ke depan Ahok berkelakuan baik dalam artian tidak melakukan tindakan pidana, maka ia tidak perlu ditahan. Sementara jika kembali melakukan pidana selain menghukum pidana barunya, ia juga harus menjalani hukuman penjara selama 1 tahun.

Akan tetapi, jika hakim memiliki pertimbangan lain maka ia dapat memerintahkan agar masa tahannya selama 1 tahun atau kurang tetap dijalankan.

Berikut penjelasan pasal 14a di dalam KUHP

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Tag : ahok, Pilkada DKI 2017
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top