Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri sudah meneken kontrak penyediaan tujuh juta blanko KTP elektronik dengan perusahaan pemenang tender.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perusahaan pemenang tender itu merupakan perusahaan dari dalam negeri. Waktu pengerjaan dimulai pada April 2017.
"Blanko KTP elektronik sudah saya teken kontraknya minggu ketiga kemarin [Maret 2017] untuk pengadaan tujuh juta. Akhir Maret sudah bisa distribusi ke sebagian Jakarta karena mau masuk pilkada putaran kedua," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/4/2017).
Menurut Tjahjo, distribusi blanko KTP elektronik ke daerah lain dimulai April ini. "Saya kira untuk Maret sudah kirim 200.000 untuk yang baru punya e-KTP. Kemudian April bertahap ke semua daerah," ucapnya.
Catatan Kementerian Dalam Negeri, sudah ada 4,5 juta warga yang mendaftar data induk dan terdapat 3 juta KTP elektronik yang harus disediakan. Sebanyak 3 juta KTP elektronik ditujukan untuk warga yang sudah memasuki usia dewasa, warga yang perlu pergantian status ke menikah dan berpindah alamat tinggal, serta warga yang KTP-nya rusak.
Selain itu, saat ini sedang digelar tender pemeliharaan server. Tjahjo mengatakan tengah mencari perusahaan lain, bukan perusahaan pemenang tender sebelumnya yang berasal dari AS. Perusahaan yang tengah mengikuti seleksi tender berasal dari dalam dan luar negeri.
Baca Juga
"Masih kombinasi [dalam dan luar negeri] karena cetak chip masih di luar negeri," kata Tjahjo.
