Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku usaha tengah menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh Kepala Daerah pasca Pilkada serentak di 101 daerah.
Hal itu menyusul dua hari jelang pemungutan suara baik di DKI maupun di 100 daerah lainnya.
Pengamat Ekonomi PT. Bank Central Asia David E. Sumual mengatakan sejauh ini pengusaha atau masyarakat masih wait and see dan ingin tahu kebijakan apa yang akan diambil oleh para Kepala Daerah setelah Pilkada.
“Ini sebenarnya sebatas wait and see nya itu sebatas kebijakan apa yang akan diterapkan. Selama ini kan janji--janji nya akan lakukan ini lakukan itu kan nanti realisasinya seperti apa, nah ini kan belum pasti. Nah ketidakpastian ini yang mereka tunggu dan setelah pilkada sudah clear maka mereka akan lebih leluasa lagi dalam melakukan aktivitas ekonomi dan investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/2).
Menurutnya, para pelaku usaha lebih peduli dengan kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh Kepala Daerah dalam 100 hari kedepan termasuk kebijakan terkait investasi ketimbang soal siapa yang kelak menjadi Kepala Daerah.
“Kalau sudah ketahuan siapa yang terpilih dan apa yang dilakukan 100 hari kedepan kebijakan apa yang akan dilakukan, arahnya kemana, saya pikir itu bisa meyakinkan pelaku usaha untuk berinvestasi dan memulai melakukan kegiatan bisnisnya,” tukasnya.
Kendati demikian, dia tak membantah adanya kekhawatiran dalam Pilkada apakah akan berjalan lancar atau tidak. Sebab, sudah menjadi rahasia umum ada perdebatan atau tidak setuju atas hasil pemungutan suara.
“Kekhawatirannya ini mungkin soal kebijakan dan jalannya Pilkada di 101 daerah apakah akan berjalan lancar atau tidak, tapi sejauh ini kan dibeberapa pemberitaan logistik Pilkada sudah aman. Kalau dari pengalaman sebelumnya biasanya ada perdebatan atau tidak setuju dengan hasilnya [pemungutan suara] itu biasanya ada kericuhan soal itu, nah mudah-mudahan adanya Bawaslu dan peninjau dari luar negeri bisa membuat pilkada berlangsung lancar,” tukasnya.
