Bisnis.com, JAKARTA - Kemajuan perekonomian pada banyak daerah di Indonesia sangat bergantung kepada kompetensi pemimpin daerah sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah serempak tahun ini menjadi momentum untuk menentukan siapa pemimpin yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan pembanguan di daerah.
Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia M.Faisal mengatakan suara para pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat vital sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
“Pembangunan di banyak daerah masih bergantung pada integritas, kompetensi dan kapabilitas pemimpin daerahnya. Sudah banyak contoh yang menunjukkan hal itu seperti di Bantaeng, Sulawesi Selatan yang berkembang karena faktor pemimpinnya. Sebaliknya ketertinggalan suatu daerah juga bergantung pada faktor pemimpinnya,” ujarnya, Senin (13/2/2017).
Khusus tentang Pilkada DKI Jakarta, menurutnya, daerah ini memiliki nilai lebih karena merupakan indikator perekonomian nasional di samping para pemimpinnya juga memiliki peluang untuk menjadi pemimpin nasional sehingga menjadi perhatian publik, termasuk lembaga-lembaga pemeringkat dari luar negeri.
“JP Morgan mememasukan stabilitas politik dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan. Ini menandakan betapa pentingnya pilkada di daerah ini bagi perekonomian secara keseluruhan,” ucapnya.
Menurutnya yang terpenting, siapapun yang terpilih sebagai orang nomor satu di ibukota harus menyadari bahwa Jakarta tidak bisa berdiri sendiri tanpa daerah penyangga lainnya atau daerah penyangga di sekitar Jakarta juga bergantung kepada pertumbuhan perekonomian kota ini.
Karena itu, menurutnya, siapapun pemimpin yang terpilih dalam pilkada kali ini, harus menyinkronkan pembangunan perekonomian Jakarta dengan daerah-daerah di sekitar karena Jakarta bisa terisolasi tanpa adanya dukungan dari daerah satelit di sekitarnya.
Meski suhu politik di ibukota menghangat sejak beberapa bulan silam, dia memperkirakan hal itu tidak akan mempengaruhi masuknya investasi ke Indonesia karena stabilitas keamanan di Jakarta masih terkendali.
Eric Sugandi, Kepala Ekonom SIGC Divisi Riset SKHA Consulting, mengatakan pihaknya melihat ada fenomena decoupling antara dinamika politik pilkada dan pergerakan pasar finansial sehingga tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian.
“Kalaupun ada, sifatnya sangat jangka pendek dan terbatas. Saya melihat dampak pilkada khususnya di DKI Jakarta terhadap perekonomian nasional juga terbatas meski ada tambahan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga,” ujarnya.
Dia berharap pemimpin DKI nantinya bisa memberikan solusi bagi masyarakat kalangan bawah untuk meningkatkan perekonomian rumah tangganya seperti memberikan akses yang lebih luas terhadap usaha maupun lapangan pekerjaan.
Akses kemudahan berusaha bagi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah juga ditekankan oleh Dewi Hutabarat, Wakil Ketua Komisi Tetap Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menurutnya, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin daerah dalam pilkada kali ini harus duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk melahirkan strategi jitu agar usaha mikro dan kecil bisa dijejaringkan untuk menjadi kekuatan ekonomi alternatif dari kekuatak ekonomi Indonesia yang selama ini bertumpu pada kapital besar.
“Harus bangun rantai pasok terencana yang menghubungan suatu usaha dengan usaha yang lain sehingga berbagai usaha kecil dan mikro itu bisa tumbuh secara bersama-sama,” ujarnya.
Nina Tursinah, Ketua Apindo Bidang UMKM berharap pelaksanaan pemilihan kali ini bisa berjalan tertib dan aman sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan. Para pengusaha, lanjutnya, sangat berkepentingan dengan stabilitas keamanan karena merupakan syarat penting untuk berusaha.
Politisi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan pimpinan daerah yang terpilih melalui rangkaian proses pilkada tahun ini harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut salah satunya adalah potensi pariwisata.
“Pemerintah pusat sudah membiayai banyak kegiatan untuk pengembangan infrastruktur di daerah seperti pengembangan bandara dan lain sebagainya. Pemerintah daerah juga harus berperan menyiapkan anggaran untuk pembenahan objek wisata dan sarana jalan. Tanpa semua itu menurutnya daerah akan kesulitan meraih Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai proses pembangunan.,” ujarnya.
