Kabar24.com, JAKARTA - Partai Golkar meminta kepolisian mengusut tuntas aktor di balik penolakan pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Rembang, Jawa Tengah.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mengatakan, Partai Golkar menganggap, penolakan terhadap Semen Rembang banyak kejanggalan dan berdampak merugikan negara.
Selain hal itu, Partai Gokar mengimbau kepolisian menyelidiki manipulasi daftar hadir warga yang menolak Semen Rembang dan dijadikan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan izin lingkungan.
Data itu bisa disebut penipuan karena tercatat ada beberapa identitas penolak sebagai Presiden RI, Menteri, Power Ranger, Ultraman maupun copet terminal.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso, Rabu (21/12/2016). Menurut Bowo, sepatutnya negara dan Pemerintah Indonesia tidak boleh kalah oleh ambisi kepentingan pengusaha swasta, apalagi milik asing.
"Semen Rembang itu milik negara. Investasinya sudah mencapai Rp4,97 triliun. Tidak ada perusahaan, apalagi milik negara, dibangun tanpa izin lengkap, termasuk izin lingkungan. Tiba-tiba dicabut itu membuat negara jadi rugi," katanya.
Menurut dia, berdirinya pabrik Semen Rembang bukan dengan cara sulap yang tiba-tiba terbangun. Amdal dan izin lingkungan telah ada sejak 2012, begitu juga pembangunan pabrik, tetapi gejolak penolakan baru muncul tahun 2014.
"Izinnya, dibangunnya pabrik semen bukan di era Presiden Joko Widodo. Telah ada sejak pemerintahan sebelumnya, kok ditolaknya baru sekarang. Waktu izin terbit, juga bukan kepemimpinannya Gubernur Jawa Tengah yang sekarang, Ganjar Pranowo. Perlu diperiksa juha pihak pemerintahan lama," ucap Bowo yang juga anggota Komisi VI DPR.
Berdasarkan pengamatan tersebut, Bowo menganggap adanya keanehan dan bisa ditelusuri kepolisian yang memfasilitasi gerakan penolakan Semen Rembang. Termasuk siapa pelaku pembuat data absen warga palsu, ujar Bowo.
"Intelijennya kepolisian bisa bergerak menyelidiki itu. Kepolisian mempunyai hak untuk melakukannya. Apalagi imbasnya merugikan negara," ucap dia.
Bowo juga menengarai adanya persaingan industri semen yang terjadi di Jawa Tengah. Bowo mengatakan, kabarnya saat ini juga akan berdiri pabrik Indocement di Pati milik Jerman.
"Silakan saja, boleh saja ada persaingan industri. Tidak bisa juga dilarang. Namun, pemerintah harus memprioritaskan milik negara lebih dulu. UUD 1945 sudah jelas bahwa segala kekayaaan alam Indonesia digunakan sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya," tutur Bowo.
Terkait persoalan Semen Rembang ini, partainya meminta Presiden supaya berpikir yang terbaik untuk kemajuan negara. Semen Rembang dirasa mampu mendongkrak ekonomian negara yang sedang tak stabil.
Semen Rembang diketahui telah mempunyai izin lingkungan perubahan yang diterbitkan Ganjar tanggal 9 November lalu. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan sampai saat ini tidak ada perintah dari Presiden guna menghentikan Semen Rembang.
