Bisnis.com, BUCHAREST - Presiden Rumania Klaus Iohannis pada Rabu (2/11/2016) menyuarakan kecemasannya tentang persentase besar lahan pertanian negara itu yang dimiliki oleh orang asing, menyarankan amandemen undang-undang yang relevan untuk mengekang kecenderungan tersebut.
"Sebuah elemen penting yang luar biasa bagi Rumania adalah siapa yang memiliki lahan pertanian negara itu ?" dia menekankan, mengungkapkan bahwa "30% lahan pertanian Rumania berada di tangan orang lain selain warga Rumania."
"Bagi saya, secara pribadi, pangsa ini mengkhawatirkan," Iohannis mengatakan dalam sebuah debat "Presiden Rumania dalam dialog dengan petani," yang diselenggarakan pada pemeran pertanian internasional INDAGRA yang dibuka pada Rabu di Bucharest.
Lohannis menekankan bahwa tidak bisa terus seperti ini selamanya, "kita dapat memilah situasi ini sangat sensitif melalui undang-undang yang melindungi kita, tetapi pada saat yang sama Eropa." Asing telah dapat memiliki hak atas tanah melalui perusahaan-perusahaan yang terdacatat di Rumania, sementara warga warga Uni Eropa/EEA (Wilayah Ekonomi Eropa) di Rumania memiliki akses langsung ke tanah.
Rumania memiliki sekitar 14 juta hektare lahan pertanian saat ini, dimana 10 juta hektare digunakan.
Sekitar tiga juta hektare lahan pertanian di Rumania telah dibeli oleh warga Italia, Denmark, Jerman, Norwegia, Belanda, Hungaria dan Lebanon, para analis lokal meyakini.
Di tengah kekhawatiran tentang tingginya tingkat pembelian asing, pemerintah Rumania mempertimbangkan melakukan amandemen hukum yang ada, memberlakukan persyaratan baru pada orang asing yang membeli lahan pertanian di Rumania.
Di bawah proposal undang-undang baru, perusahaan asing hanya akan dapat membeli tanah pertanian di Rumania, jika 90% dari karyawan mereka warga Romania, atau jika perusahaan Rumania memiliki setidaknya 30% dari modal, dan jika pembeli mempertahankan pertanian sebagai obyek kegiatan utama.
Untuk membeli lahan pertanian, individu harus membuktikan setidaknya salah satu dari berikut: pengetahuan di bidang pertanian, kinerja kegiatan pertanian setidaknya selama lima tahun, atau kinerja kegiatan pertanian di lahan yang terletak di luar batas kota yang dilaksanakan pada tanggal hukum berlaku.
Menurut draft, seorang individu dapat memperoleh lahan pertanian yang terletak di luar batas kota sampai batas 100 hektare.
