Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILKADA 2017: Panglima TNI Akan Tindak Tegas Prajurit yang Tidak Netral

Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo akan menindak tegas oknum TNI yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 23 September 2016  |  06:57 WIB
PILKADA 2017: Panglima TNI Akan Tindak Tegas Prajurit yang Tidak Netral
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo - Antara
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA -   Penglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo akan menindak tegas oknum TNI yang terbuti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Panglima menyatakan, semua prajurit TNI harus bersikiap netral. Sebagai bentuk pengawasan, dia juga meminta masyarakat tak segan melaporkan jika menemukan oknum TNI yang terbukti mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah.

"Saya jamin tidak ada keberpihakan prajurit pada Pilkada serentak dan jika ada yang tidak netral, agar dilaporkan namun jangan membuat isu, karena informasi harus sesuai fakta yang jelas," ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (22/9/2016).

Rencananya Pilkada serentak akan dilaksanakan di 101 wilayah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Meski di beberapa daerah rawan terjadi konflik. Namun berdasarkan laporan intelijen yang dia terima, sejauh ini situasi di daerah cenderung kondusif.

"Laporan yang saya terima jelang pelaksanaan Pilkada serentak situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi, kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi," katanya,

Sebagai komitmeni TNI untuk menciptakan Pilkada yang damai, mereka akan melakukan pengamanan sesuai dengan aturan yang  tertuang dalam Undang-Undang yakni TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari kepolisian.

"TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada Kepolisian atas permintaan. Jadi, kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar undang-undang," ucap Gatot.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tni Gatot Nurmantyo
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top