Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kembali menyinggung adanya dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum direksi badan usaha milik negara (BUMN).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam sambutannya di acara Kampanye Launching BPJS Ketenagakerjaan Anti Korupsi di Hotel Royal Kuningan, Rabu (14/9/2016).
Dalam kesempatan tersebut Agus mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki adanya dugaan direksi BUMN menerima uang dalam jumlah besar di Singapura. Transaksi dilakukan di Singapura agar tidak terdeteksi pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kasus itu ada dan tidak hanya satu orang. Sekarang sedang ditelusuri, di dalami," kata Agus di Hotel Royal Kuningan.
Selain menerima uang, oknum direksi itu juga membuka rekening di Singapura. Hal itu sebagai upaya menghindari deteksi dari PPATK. Kendati demikian Agus tak mengungkapkan besaran dari uang yang diterima oleh oknum tersebut. “Tentu kalau di Singapura jumlahnya pasti miliaran,” tuturnya.
Meski oknum tersebut berusaha untuk sembunyi, KPK kini telah bekerja sama dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB). "Hati-hati karena ada kerjasama dengan KPK-nya Singapura (CPIB)," ujarnya.
Saat didesak menyebutkan nama oknum direksi BUMN tersebut, Agus enggan memberikan jawaban. Dia mengatakan, tidak perlu menyebutkan nama. "Jadi tidak hanya satu. Mudah mudahan doakan kami bisa usutnya lebih cepat," lanjutnya.
