Kabar24.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai wacana full day school masih terus menjadi pro dan kontra masih perlu kejelasan materi pendukung dari sistem tersebut termasuk terkait dengan anggaran.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali mengatakan apabila pemerintah pusat siap melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka daerah juga siap menerapkan.
Sebab, tidak semua sekolah memiliki sarana penunjang yang diperlukan. Misal, masih ada sekolah yang kekurangan ruang belajar serta fasilitas pendukung lain, seperti ruang laboratorium dan komputer.
"Jika APBN mendukung, tentu daerah harus siap menerapkan. Bagaimana pun penerapan sistem ini juga memerlukan dukungan sarana dan pra sarana yang memadai bagi para siswa,” ujarnya seperti yang dikutip, Senin (15/8/2016)..
Menurutnya, apabila pusat hanya mengandalkan kemampuan daerah, tentu tidak mungkin.
Pasalnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki alokasi tersendiri untuk pengembangan program pendidikan di daerah sehingga tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Kaltim sudah memiliki pilot project atau contoh tentang sistem tersebut, yakni SMAN 10 Samarinda. Sejumlah sekolah swasta juga telah menerapkan sistem tersebut.
