Soal Arcandra, GP Ansor Minta Presiden Copot Pihak Penjerumus

Kabar24.com, JAKARTA - Berdasarkan Keputusan Presiden yang disampaikan oleh Mensesneg Arcandra Tahar diberhentikan sebagai Menteri ESDM pada Senin (15/8/2016), sebagai bentuk penyikapan pertanyaan-pertanyaan publik tentang status kewarganegaraan Arcandra.

GP Ansor mengapresiasi Keputusan Presiden yang relatif cepat dan responsif tersebut, atau kurang dari 3x24 jam sejak pemberitaan pertama kepemilikan Paspor AS Arcandra, yang kemudian mencapai titik puncaknya sebagai polemik publik pada tanggal 14 Agustus, atau 1 hari sebelum pemberhentian Arcandra.

"GP Ansor cukup senang apabila pemberhentian Arcandra tersebut Presiden mendasarkan pada prinsip “dar’ul mafasid muqaddamu ‘alaa jalbil mashalih” atau mencegah kerusakan (karena ketiadaan integritas) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (keahlian atau kepakaran orang per orang)," ujar Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam pernyataan persnya, Selasa (16/8/2016).

GP Ansor tetap berharap Presiden tidak patah harapan dan tetap percaya bahwa masih banyak anak bangsa yang cerdas dan juga berintegritas serta loyalitasnya terhadap NKRI tidak tergadaikan, yang mengerti sektor ESDM, baik di dalam negeri maupun mereka yang saat ini sebagai diaspora Indonesia.

GP Ansor dengan demikian juga mendesak agar Presiden bisa bersikap lebih tegas dan kalau perlu mencopot para pihak yang justru tampak menjerumuskan, menyudutkan dan memberatkan Presiden, sekaligus memberikan kesan bahwa negara ini dikelola secara amatir, khususnya kepada (1) Kepala Badan Intelijen Negara, yang tidak becus dan tidak bisa bekerja dengan prinsip intelijen “velox et exactus” - cepat dan tepat, khususnya dalam hal memberikan masukan kepada Presiden untuk menentukan  "the right man on the right place" dan bukannya "the right man to protect the not so right vested interest group(s)”; (2) Menteri Sekretaris Negara yang telah tidak cermat dan tidak bisa diandalkan untuk membantu Presiden menyusun Keputusan Presiden yang cepat dan tepat dalam pengangkatan Menteri ESDM; dan (3) Menteri Hukum dan HAM yang memberikan pernyataan blunder terkait Paspor Amerika Serikat yang dimiliki Arcandra Tahar.

GP Ansor benar-benar menaruh harapan besar kepada Presiden agar tidak lagi menambah catatan carut marutnya dan kuatnya intervensi politik di sektor yang sangat vital dan penting ini, mulai dari peralihan kewenangan pengaturan hulu migas dari Pertamina ke BP Migas, namun tak lama kemudian BP Migas dibubarkan dan digantikan SKK Migas, dan selanjutnya penahanan Rudi Rubiandini (Ketua SKK Migas) dan Jero Wacik (Menteri ESDM) karena dugaan korupsi, polemik Rizal Ramli dan Sudirman Said yang berakhir pada penggantian keduanya, dan terakhir, sekali lagi semoga ini terakhir, pemberhentian Arcandra sebagai Menteri ESDM tak lama setelah muncul pertanyaan-pertanyaan publik terkait status kewarganegaraan, Paspor AS yang dimilikinya serta tentu saja loyalitasnya terhadap NKRI, serta tentu saja skandal Papa Saham Freeport - yang masih lekat dalam ingatan publik.

GP Ansor menghendaki agar sektor ESDM benar-benar dikelola oleh orang-orang yang profesional, bersih, memiliki integritas dan tidak diragukan komitmen ke-NKRI-annya maupun keberpihakannya terhadap rakyat dan Republik ini.

GP Ansor meyakini bahwa integritas sekaligus pemahaman yang cukup terkait hukum, aturan maupun tata kelola ESDM yang baik menjadi kunci utama, yang harus dimiliki oleh seorang Menteri ESDM definitif, khususnya dalam rangka membantu Presiden untuk memberantas praktek-praktek mafia maupun pemburu rente di bidang migas, tambang, energi, mineral.

GP Ansor sekali lagi memandang bahwa sektor ESDM memiliki aspek yang strategis dan sangat berguna memperkokoh kekuatan geopolitik energi, sumber daya dan mineral Indonesia sebagai kekuatan politik dunia yang berperan dalam menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia; sekaligus bermanfaat untuk membangun landasan ekonomi Indonesia yang kuat, memakmurkan seluruh bangsa dan berkeadilan sosial.

GP Ansor sangat mendukung Presiden Jokowi untuk dapat memilah dan memilih secara cepat, cermat dan tepat, sosok Menteri ESDM definitif yang tidak hanya pinter, tapi juga bener dan pener, serta yang terpenting adalah sosok yang sanggup membantu Presiden untuk tindak tunduk pada kekuatan asing secara politik dan tidak bergantung pada bangsa lain secara ekonomi untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Bung Karno, maupun para bapak pendiri bangsa, pejuang dan ulama yang turut serta bersama memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa dan negara ini dengan doa, darah dan airmata.

GP Ansor berdoa semoga kejayaan bangsa dan negara ini bisa kita raih dalam waktu tidak lama lagi. Semoga Allah selalu melindungi bangsa dan negara ini dari setiap anasir-anasir jahat dan merusak. ()