Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah Anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) kecewa dengan pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan yang hanya menyinggung soal amendemen tanpa menyebutkan penguatan peran DPD sebagaimana yang telah disepakati dengan DPR.
“Apa yang kita simak tadi bahwa (Ketua) MPR tidak konsisten pada rekomendasi yang dihasilkan,” ujar anggota DPD Instiawati Ayus dalam keterangannya kepada wartawan usai mendengar pidato Ketua MPR pada acara Sidang Tahunan 2016, di Gedung DPR, Selasa (16/8/2016).
Dia menyebutkan, Zulkifli hanya menyinggung soal gagasan akan dihadirkannya kembali semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan tahapan pembangunan nasional.
Akan tetapi, pimpinan MPR itu dalam pidatonya tidak menyinggung sama sekali soal penguatan peran DPD sebagaimana telah disepakati pimpinan fraksi di DPR dan para ketua umum partai politik.
Senator asal Riau itu mengatakan keputusan untuk memperkuat peran dan fungsi DPD sesuai dengan semangat untuk mengamandemen UUD Dasar Negara 1945.
“Ini yang tidak disentuh, hasil dalam rekomendasi keputusan sidang paripurna pada 2014. Ini Tidak konsisten,” ujarnya didampingi Anggota DPD John Pieris dari Maluku, Asri Anas dari Sulawesi Barat dan Bambang Sadono dari Jawa Tengah.
Sementara itu, Asri Anas mengatakan sesuai kesepakatan dengan DPR, pidato pimpinan MPR seharusnya menyinggung dua hal terkait amendemen, yakni gagasan GBHN dan penguatan DPD.
“Kalau hanya GBHN yang disinggung, lebih baik DPD dibubarkan saja,” ujarnya dengan nada keras. Dia meminta tidak usah ada amendemen kalau hanya untuk menghadirkan kembali GBHN.
