BKKBN : Intervensi Kependudukan Wajib Dilakukan

Kabar24.com, JAKARTA- Kepadatan jumlah dan tidak meratanya penyebaran penduduk membuat terjadinya ketimpangan sehingga langkah intervensi perlu dilakukan sesegera mungkin.

Sebagai contoh, Pulau Jawa yang memiliki luas 7% dari total wilayah Indonesia, dihuni oleh 58% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, pola distribusi penduduk yang tidak merata ini berdampak secara langsung maupun tidak terhadap berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Karena itu, Direktorat Analisis Kependudukan (Ditdamduk) BKKBN telah melakukan berbagai studi atau kajian analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan yang dapat memberikan gambaran permasalahan kependudukan dan upaya terobosan untuk antisipasi melalui pengembangan model intervensi program sebagai alternatif solusi strategik di bidang kependudukan.

Analisis dampak kependudukan menelaah keterkaitan antara masalah kependudukan dari berbagai aspek kehidupan. Rekomendasi hasil analisis dampak kependudukan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyelarasan program dan kebijakan pembangunan sebagai upaya mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

"Kualitas kebijakan itu diukur dengan sejauhmana kebijakan itu mampu mengatasi problematika yang terjadi di masyarakat dan mampu mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang lebih baik lagi." ujarnya, Jumat (1/7).

Menurutnya, permasalahan kependudukan di Indonesia menjadi makin kompleks dan memerlukan penanganan yang multi sektoral. Data terkait kependudukan menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mengalami kelebihan 3,5 juta jiwa dibanding angka proyeksinya.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) selama periode 2000-2010 yang juga naik melebihi angka proyeksinya (1,49% per tahun) dan stagnansi angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,6 anak per wanita selama kurun waktu 10 tahun.

Dari aspek kualitas penduduk, meskipun angka kematian bayi (IMR) menunjukkan tren sedikit menurun di antara 2 periode SDKI (antara 2007 dan 2012), serta angka rata-rata usia harapan hidup yang semakin meningkat, namun indikator kesehatan ibu yang ditunjukkan melalui angka kematian maternal (MMR) masih memerlukan perhatian yang serius.

Data SDKI 2012 menunjukkan kenaikan MMR menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup secara signifikan dibandingkan SDKI 2007. Sedangkan indikator MMR ini merupakan target tujuan pembangunan milenium atau MDGs