Kabar24.com, JAKARTA—Komisi III DPR akan menjadwalkan pelaksanaan fit and proper test bagi calon Kapolri pekan depan.
Bambang Soesatyo, Ketua komisi III, mengungkapkan pihaknya tidak akan menunda pelaksanaan fit and proper test bagi calon Kapolri.
“Kalau diundur setelah lebaran rawan karena libur panjang, lalu waktunya Cuma seminggu jadi agak riskan, jadi sebelum libur lebaran ini waktu sangat memungkinkan untuk fit and proper test, ” ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (17/6/2016).
Bambang menjelaskan sejumlah fraksi di DPR tidak masalah dengan jadwal pelaksanaan fit and proper test yang telah ditentukan itu.
Terkait calon Kapolri, sejumlah fraksi di DPR juga telah sepakat dengan apa yang menjadi keputusan Presiden.
Berdasarkan catatan Bisnis, hampir sepuluh fraksi sepakat dengan pencalonan Komjen Pol. Tito Karnavian sebagai Kapolri. “Tampaknya sudah tidak ada lagi masalah,” ujar Bambang.
Politisi Partai Golkar itu mengakui memang ada lobi-lobi politik atas calon Kapolri itu. “Kami melaksanakan tugas dari partai masing-masing saja, tampaknya di pimpinan kita sudah ada lobi-lobi, kami di DPR tinggal melaksanakan kesepakatan itu,” ucapnya.
Selaku partai pendukung pemerintah, Bambang juga mengakui partainya telah diarahkan untuk mengamankan apa yang mejadi kehendak Presiden.
Belum lama ini sempat beredar kabar adanya pihak yang tidak sepakat atas pencalonan Tito Karnavian baik dari internal polri maupun dari luar Polri.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya akan menggelar rapat internal internal Polri pada Senin pekn depan untuk menjelaskan perihal keputusan Presiden tersebut.
“Semuanya skala staf seluruh mabes polri akan rapat, kami akan jelaskan. Sebelum itu kan sudah wanjakti, sudah saya sampaikan bahwa siapapun yang dipilih wanjakti ada bintang tiga, dua, saya bilang siapapun yg dipilih presiden tentu kita mendukung dan itu komitmen kita,” tukasnya.
Badrodin mengakui tidak ada yang salah dalam keputusan Presiden untuk memilih Tito sebagai penggantinya.
Berdasarkan UU no 22 tahun 2002, syarat sebagai calon Kapolri adalah selain pati aktif, memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan.
“Gak ada di situ unsur senioritas, tapi jenjang karir sudah mengikuti tahapan tahapannya baik pendidikan mengikuti syarat, sisi kepangkatan memenuhi syarat, dari penugasan ada operasional, ada pembinaan, semua lengkap,” ujarnya.
Badrodin juga mengatakan bahwa dari sisi kepangkatan, Tito juga tidak menyalahi aturan. “Kepangkatan tentu memperhatikan pangkat yg di level kapolri, ya bintang tiga. Punya peluang yang sama. Kalau mau pilih yang bintang dua, harus dinaikkan dulu ke bintang tiga,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan tersebut juga tidak akan merusak kaderisasi di internal Polri. “Saya selalu sampaikan bahwa setiap perwira polri yang sudah bintang tiga tentu memiliki kemampuan untuk memimpin Polri,” ujarnya.
Dia menjelaskan apa yang menjadi pilihan Presiden adalah tepat karena setiap perwira bintang tiga punya kelebihan masing-masing baik dari segi pendidikan maupun track record di dalam jabatan.
“Sehingga pilihan ini saya pikir tepat karena mempunyai banyak unggulan didalam pak Tito baik dari sisi akademik, manajerial, teknis profesi dan komunikasi,” jelasnya.
Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute & Pengajar Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah, menilai penunjukkan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri bukanlah hadiah bagi Tito tetapi beban berat yang menuntut kerja keras, soliditas, dan dukungan politik Presiden.
Menurutnya, penunjukan Tito sebagai Kapolri dianggap antitesis dan jalan tengah dari kepolisian yang konservatif dan tarik menarik kepentingan dalam pencalonan Kapolri sebelumnya. Namun, dia memandang pilihan tersebut bukanlah tanpa resiko.
Tentu ada potensi gejolak dikalangan internal Polri tidak akan mengemuka karena memotong sejumlah angkatan dalam regenerasi di tubuh Polri. “Tito akan menghadapi tantangan internal yang kuat meski semua pihak mafhum bahwa Tito memiliki kecakapan dan kepemimpinan mumpuni,” ujar Ismail.
Ismail mengimbau agar DPR harus betul-betul serius dalam menjalankan fit and proper test untuk menggali dan memetakan potensi risiko termasuk strategi mitigasinya.
“Bukan hanya DPR yang akan menyimak tapi juga publik sehingga agenda reformasi kepolisian yang menjadi tujuan presiden bisa dielaborasi dan memperoleh dukungan publik,” tukasnya.
