Kabar24.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus membantah soal ancaman deadlock terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Dia memaparkan, pihak DPRD tidak mengeluarkan ancaman tersebut, hanya saja memang ada yang tidak setuju sehingga tak hadir dalam pembahasan raperda tersebut.
"Enggak ada, enggak ada (ancaman deadlock) itu," ujar Bestari, Senin (16/5/2016).
Bestari diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka Ariesman Widjaja. Dia diperiksa kurang lebih dua jam.
Politisi Partai Nasdem itu mengaku, selama pemeriksaan tersebut dicecar sejumlah pertanyaan soal pembahasan raperda tersebut.
"Dikonfirmasi soal Ariesman Widjaja. Tapi kan saya tidak kenal," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim memiliki temuan-temuan baru terkait kasus suap tersebut. Dia pun berharap dalam waktu yang tak terlalu lama, ada pengumuman terkait kasus yang menjerat Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
Selain Bestari, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya diantaranya H. Zainudin dan Yuke Yurike keduanya merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, Syaiful Zuhri alias Pupung dari Agung Sedayu Grup, dan Darjamuni.
Adapun dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Presdir APLN Ariesman Widjaja, Trinanda Prihantoro, dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
