Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerindra: Isu Kebangkitan PKI Hanya Rumor Tutupi Kejahatan Korupsi

Politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad beranggapan adanya isu terkait bangkitnya PKI patut dicurigai sebagai operasi intelejen swasta untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus-kasus mega korupsi seperti kasus sumber waras dan reklamasi.
Massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan MUI Kota Bogor melakukan aksi penolakan terhadap paham komunis PKI di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat/Antara
Massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan MUI Kota Bogor melakukan aksi penolakan terhadap paham komunis PKI di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat/Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad beranggapan adanya isu terkait bangkitnya PKI patut dicurigai sebagai operasi intelejen swasta untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus-kasus mega korupsi seperti kasus sumber waras dan reklamasi.

Dasco menduga pelaku operasi intelejen tersebut bukanlah BIN atau badan intelejen negara lainnya, tetapi kekuatan politik yang merasa terganggu jika kasus-kasus mega korupsi tersebut diusut.

“Isu bangkitnya PKI memang sangat mudah untuk dijadikan pengalihan, terlebih elemen-elemen yang saat ini paling aktif menuntut pengusutan kasus megakorupsi tersebut adalah pihak yang punya tradisi berhadapan head to head dengan kelompok kiri,” tukasnya dalam rilisnya pada Selasa, (10/5/2016).

Meski harus waspada dengan bangkitnya PKI, tambahnya, tapi bahaya terbesar justru ada di pelupuk mata. “Yakni terus terjadinya kasus-kasus mega korupsi meski di era reformasi, contohnya ya kasus rumah sakit sumber waras dan Reklamasi,” ujarnya.

Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu menghimbau aparatur negara agar fokus dalam pengusutan kasus-kasus tersebut.

“Kita perlu mengatur fokus dan skala prioritas, menurut saya kalau kita menginginkan Indonesia yang lebih baik saat ini kita harus fokus menuntut penuntasan kasus RSSW dan Reklamasi. Siapapun yang terlibat, baik pengusaha kakap maupun pejabat tinggi termasuk kepala daerah harus diseret kemeja hijau,” tandasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper