Retno: Upaya Pembebasan WNI Tidak Terganggu Pemilu Filipina

Kabar24.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan upaya pembebasan 4 WNI yang masih disandera oleh kelompok paramiliter Abu Sayyaf tidak akan terganggu oleh helatan Pemilu di Filipina yang berlangsung hari ini, Senin (9/5/2016).

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengungkapkan Pemerintah Indonesia tidak pernah lepas memantau perkembangan penyanderaan dari hari ke hari.

"Tidak ada jeda dalam upaya pembebasan. Upaya dari kami tidak akan berubah [karena Pemilu Filipina]," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/5/2016).

Sebelumnya, 10 dari 14 sandera telah dibebaskan dari sekapan Abu Sayyaf di perairan selatan Filipina. Adapun, pekan lalu menlu dan panglima angkatan bersenjata dari Indonesia, Filipina dan Malaysia usai mengadakan pertemuan trilateral untuk membahas keamanan perairan kawasan ketiga negara.

Menlu mengungkapkan, pertemuan trilateral itu menghasilkan Joint Declaration yang salah satu poinnya adalah kesepakatan untuk menyusu Standar Operating Procedure (SOP) pengamanan perairan kawasan.

Sembari menunggu tuntasnya SOP, mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini mengemukakan panglima dari tiga negara bersepakat untuk mengatakan kerjasama yang sifatnya praktis dan segera.

"Untuk operasional keamanan perairan itu domainnya di Panglima TNI," kata Retno ketika ditanya apa saja bentuk kerjasama yang akan diselenggarakan.

Adapun, ada sepuluh poin yang menjadi deklarasi bersama pertemuan itu. "Kami sepakat akan menginstruksikan badan-badan yang relevan di tiga negara untuk bertemu secepatnya dan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mengimplemetasikan, serta secara berkala meninjau langkah-langkah yang telah diambil," ujar poin 10 dari deklarasi itu.

Secara khusus, pada poin 9, disebutkan bahwa ketiga negara setuju untuk melakukan patroli rutin dengan menggunakan mekanisme saat ini sebagai modal, melakukan pertukaran informasi intelijen secara rutin serta koordinasi mengenai kondisi darurat dan adanya ancaman keamanan.

Berikutnya, Indonesia, Malaysia dan Filipina juga bersepakat untuk menggunakan komunikasi terpadu guna meningkatkan koordinasi selama situasi darurat.