Kabar24.com, JAKARTA - Laporan Komisi 9/11 tentang rincian keterlibatan Arab Saudi dalam mendanai serangan terhadap gedung WTC dan Pentagoon di Amerika Serikat tidak akan dilepaskan ke publik.
Direktur Central Intelligence Agency (CIA) John Brennan mengatakan, laporan 28 halaman itu harus dirahasiakan demi menghindari beredarnya rumor tak berdasar. Dia juga memastikan Amerika tetap memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi.
"Bab-bab ini terus dijauhkan (dari domain publik), karena berkaitan dengan metode investigasi dan ketakutan pada sensitivitas," katanya, seperti dikutip dari laman Independent, menambahkan laporan berasal dari kombinasi hal-hal yang akurat dan tidak akurat.
Sebagaimana diketahui, 15 dari 19 penyerang dan pembajak pesawat dalam aksi teror menara kembar World Trade Center New York City pada 11 September 2001 berkewarganegaraan Saudi. Namun, Brennan mengatakan, Komisi 9/11 tidak menemukan adanya bukti pemerintah Saudi sebagai negara, pejabat, atau individu telah memberikan dukungan keuangan untuk Al-Qaeda.
"Saya pikir beberapa orang mungkin mengejar informasi untuk menunjuk keterlibatan Saudi, yang saya pikir akan sangat, sangat tidak akurat," katanya.
Mendesak
Terlepas dari sikap Brennan, beberapa pihak mendesak laporan yang baru saja disunting itu untuk dirilis ke publik. Senator Florida Bob Graham, yang turut bekerja menyusun laporan, mendorong agar isi laporan dirilis, tapi mengklaim bahwa ia terhambat oleh kewenangan.
"Laporan 28 halaman ini terutama berhubungan dengan pihak yang membiayai 9/11, dan itu sangat mengarah ke Saudi Arabia sebagai penyandang dana utama," tuturnya.
Pada kesempatan terpisah, ia mengatakan kepada media, "Satu hal yang mengganggu saya adalah FBI berusaha menghindari pengungkapan, dalam apa yang saya sebut sebagai penipuan agresif."
Adapun keluarga korban 9/11 korban saat ini sedang menunggu hasil penggodokan undang-undang yang memungkinkan mereka menuntut pemerintah Saudi atas serangan tersebut. Rancangan Undang-Undang Keadilan Terhadap Sponsor Terorisme itu telah melalui Senat, tapi belum mendapatkan persetujuan dari DPR setempat.
Kandidat Demokrat, Hillary Clinton dan Bernie Sanders, telah menyuarakan dukungan untuk undang-undang, meskipun Presiden Barack Obama menentangnya, diduga karena ancaman Saudi untuk menjual aset mereka di Amerika.
